Mendagri, Jenderal Polisi (purn) Tito Karnavian saat memberi pengarahan dalam rapat koordinasi di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat 26 Juni 2020. (Foto: Humas Provinsi Jatim)

Mendagri Tolak Beri Penjelasan Soal Nasib Bupati Jember

Pemerintahan 26 June 2020 19:52 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (purn) Tito  Karnavian, menolak menjawab ketika disinggung soal nasib Bupati Jember, Faida, saat ditemui usai rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat 26 Juni 2020 siang.

“Nanti aja,” ungkap Tito singkat sembari meninggalkan area rapat koordinasi.

Padahal, seperti dikabarkan sebelumnya, hari ini adalah tenggat waktu yang ia berikan kepada Faida untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.

Tak jauh beda dengan Tito, Faida yang juga ikut dalam rapat tersebut tak sedikit pun memberi jawaban ketika dikonfirmasi dan dimintai tanggapan tentang permasalahan yang tengah menderanya.

Ia malah langsung berjalan keluar dari ruangan ketika dihampiri. Bahkan seorang pengawalnya langsung menghadang langkah para jurnalis yang hendak mewawancarainya.

Seperti diketahui, kondisi di Pemerintahan Kabupaten Jember kini memanas akibat konflik antara Bupati Faida dengan DPRD Jember. Konflik tersebut dipicu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember yang tidak berjalan. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik, sehingga berujung pada macetnya mekanisme check and balance.

Situasi ini semakin runyam lantaran ada dugaan pengambilan keputusan sepihak terkait penyediaan anggaran dalam penanganan Covid-19. "Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember. Karena itu, kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function," ujar Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD Jember beberapa waktu lalu.

Syauqi menambahkan, bahwa Bupati juga mengabaikan rekomendasi Kemendagri. "serta masih banyak lagi masalah lain, di antaranya menggunakan APBD tanpa payung hukum dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," ujar Syauqi.

Penulis : Fariz Yarbo

Editor : Rizal A

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Aug 2020 22:15 WIB

Nyadran, SAH Nyekar ke Makam Seniman di Surabaya

Pilkada

Ia ingin warga surabaya ingat dengan kesenian di Kota Pahlawan.

08 Aug 2020 21:45 WIB

Lima Orang Positif Covid-19, PN Surabaya Lockdown

Surabaya

Total sudah tujuh orang terpapar Covid-19.

08 Aug 2020 21:42 WIB

Kepemimpinan Ganjar Dinilai Penuh Inspirasi

Nusantara

Penilaian disampaikan Helmi Yahya.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...