Mendagri, Jenderal Polisi (purn) Tito Karnavian saat memberi pengarahan dalam rapat koordinasi di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat 26 Juni 2020. (Foto: Humas Provinsi Jatim)
Mendagri, Jenderal Polisi (purn) Tito Karnavian saat memberi pengarahan dalam rapat koordinasi di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat 26 Juni 2020. (Foto: Humas Provinsi Jatim)

Mendagri Tolak Beri Penjelasan Soal Nasib Bupati Jember

Ngopibareng.id Pemerintahan 26 June 2020 19:52 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (purn) Tito  Karnavian, menolak menjawab ketika disinggung soal nasib Bupati Jember, Faida, saat ditemui usai rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat 26 Juni 2020 siang.

“Nanti aja,” ungkap Tito singkat sembari meninggalkan area rapat koordinasi.

Padahal, seperti dikabarkan sebelumnya, hari ini adalah tenggat waktu yang ia berikan kepada Faida untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.

Tak jauh beda dengan Tito, Faida yang juga ikut dalam rapat tersebut tak sedikit pun memberi jawaban ketika dikonfirmasi dan dimintai tanggapan tentang permasalahan yang tengah menderanya.

Ia malah langsung berjalan keluar dari ruangan ketika dihampiri. Bahkan seorang pengawalnya langsung menghadang langkah para jurnalis yang hendak mewawancarainya.

Seperti diketahui, kondisi di Pemerintahan Kabupaten Jember kini memanas akibat konflik antara Bupati Faida dengan DPRD Jember. Konflik tersebut dipicu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember yang tidak berjalan. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik, sehingga berujung pada macetnya mekanisme check and balance.

Situasi ini semakin runyam lantaran ada dugaan pengambilan keputusan sepihak terkait penyediaan anggaran dalam penanganan Covid-19. "Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember. Karena itu, kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function," ujar Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD Jember beberapa waktu lalu.

Syauqi menambahkan, bahwa Bupati juga mengabaikan rekomendasi Kemendagri. "serta masih banyak lagi masalah lain, di antaranya menggunakan APBD tanpa payung hukum dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat," ujar Syauqi.

Penulis : Fariz Yarbo

Editor : Rizal A

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

20 Jan 2021 00:30 WIB

Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang hingga 25 Januari

Nasional

Penutupan Gedung DPRD DKI diperpanjang.

19 Jan 2021 23:59 WIB

Nakes Gay Mesum di Wisma Atlet Tak Jadi Tersangka

Kriminalitas

Nakes dan pasien gay mesum di Wisma Atlet.

19 Jan 2021 23:22 WIB

Agenda DPR Jelang Fit and Proper Test Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional

Kabareskrim Komisaris Jenderal Listyo Sigit calon tunggal Kapolri.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...