Penerapan Ganjil Genap, Dishub Jatim: Masih Sebatas Wacana

Kebijakan ganjil genap di Surabaya dan Gerbangkertosusila hanya sebatas wacana belaka.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin, saat dikonfirmasi, Senin, 3 Desember 2018. 

Fattah mengaku heran saat Seminar Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Hotel Mercure, Surabaya, Senin 3 Desember ini dianggap sebagai sosialisasi kebijakan tersebut. Padahal, kata dia, ini baru sebatas kajian saja.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait ganjil genap. Kalau melihat backdrop (di seminar) ini seolah minggu depan atau bulan depan (diterapkan) karena tulisannya mengandung tendensi. Sebetulnya pada hari ini baru wacana dan masih perlu dikaji ulang," katanya. 

Fattah menyatakan, pejabat publik seperti dirinya tak bisa sekonyong-konyong langsung membuat kebijakan. Lantaran, hal itu haruslah lebih dulu melalui serangkaian kajian yang panjang. 

"Pejabat publik tidak bisa langsung membuat kebijakan karena ada uji materi dan lain sebagainya. Jadi harus melalui kajian yang komprehensif dan dibuat oleh para pihak, misalnya master plan," katanya.

Bahkan, untuk sekadar inisiatif soal kebijakan ganjil genap ini pun, kata Fattah, pihaknya juga belum memiliki inisatif untuk menerapkan hal ini di Surabaya, atau kebupaten/kota di Jatim lainnya. 

"Sebenarnya saya dan teman-teman Dishub tidak punya inisiatif untuk melakukan kebijakan ganjil genap," kata dia.

Kata Fattah, pihaknya hanya melanjutkan surat dari Menteri Perhubungan bahwa kebijakan ganjil genap di kota harus mulai dilakukan, sebagai langkah mengantisipasi kemacetan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengimbau agar Kota Surabaya Gerbangkertosusila-nya untuk segera menerapkan kebijakan ganjil genap. Sebab aturan ini dianggap berhasil mengurangi kemacetan. 

Surabaya, kata dia, diharapkan untuk segera menerapkan kebijakan itu. Agar tak terlambat seperti halnya Jabodetabek. Bambang juga siap menawarkan dirinya untuk membantu penataan transportasi di provinsi paling timur pulau Jawa ini.

"Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita relatif terlambat. Oleh karena itu, saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya, kami siap membantu Pak KaDishub untuk menata transportasi di Surabaya," kata Bambang. (frd)