Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu, 19 Mei 2019. (Foto: Antara)

Din Syamsuddin: People Power Sah, Asal Damai

Politik 19 May 2019 22:05 WIB

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.

"Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019.

Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Ia tidak setuju people power yang memaksakan kehendak dan berakhir chaos, karena hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

"Harga sosialnya terlalu mahal. Itu sikap saya. Saya pendukung perdamaian," katanya.

Ia juga menegaskan tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) didelegitimasi, namum jika KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bekerja atas mandat konstitusi itu tidak menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka hasilnya cacat konstitusi.

Kecurangan dalam pemilu, ujar dia, harus diselesaikan dan diverifikasi. Kalau kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah, tetapi kalau benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

"Awalnya dikira 'human error', tapi begitu akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.

Dalam kesempatan kajian itu, Din juga meminta umat Islam tidak ada lagi yang mendebat sila pertama Pancasila agar dikembalikan ke masa Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".

"Menurut saya sila pertama yang sekarang Ketuhanan Yang Maha Esa lebih kuat dan luas maknanya, yakni tauhid. Agama yang paling dekat dengan Pancasila itu adalah Islam," katanya. (wit/ant)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Jul 2020 10:40 WIB

Gugatan Rachmawati Menang di MA, Pakar: Tak Mempengaruhi Presiden

Nasional

Gugatan tersebut tak berpengaruh pada hasi Pilpres 2019.

26 Jun 2020 20:09 WIB

Pandemi Bukan Alasan, Mendagri Ngotot Pilkada 2020 Jalan Terus

Pilkada

Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020

09 Jun 2020 04:49 WIB

Bawaslu Yakinkan Pilkada Berjalan Lancar, Meski Anggotanya...

Nasional

Pesta demokrasi tak boleh berhenti di masa pandemi

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...