Diminta DPRD Beri Kompensasi Usaha Terdampak, Ini Kata Pemkot

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merespon kritik dan masukan dari anggota DPRD Kota Surabaya. Mereka meminta Pemkot memberikan kompensasi bagi pengusaha yang terdampak pembangunan basement Alun-Alun Suroboyo.

Juru bicara Wali Kota Surabaya, yang juga Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan, dirinya secara pribadi dan mewakili Pemkot Surabaya, berterimakasih atas masukan dan saran dari DPRD Kota Surabaya tersebut.

“Wah, ini saya baru dengar terkait hal ini. Kami Pemkot Surabaya berterimakasih ya kepada anggota DPRD yang memberi masukan itu kepada Pemkot,” kata Fikser kepada ngopibareng.id, Kamis 5 September 2019.

Bukan hanya itu, Fikser berjanji akan menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan juga seluruh Kepala Dinas yang berkaitan. Agar, saran tersebut bisa ditindak lanjuti apabila memang diperlukan.

“Jelas, saya akan sampaikan langsung ke Ibu Risma dan seluruh kepala Dinas ya. Kan ini masukan yang bagus. Karena untuk kesejahteraan warga Surabaya,” lanjut Fikser.

Fikser balik bertanya, kompensasi seperti apa yang disarankan oleh DPRD? Secara sigap kami langsung membeberkan beberapa opsi dari DPRD Kota Surabaya. Mulai dari keringanan pajak selama penutupan Jalan Yos Sudarso, penggantian kerugian, promosi secara massif dari berbagai sektor, serta pemberhentian bus wisata Pemkot di Jalan Yos Sudarso.

“Wah, itu bagus ya opsinya. Coba nanti akan kami sampaikan ke kepala Dinas. Mungkin saja itu masuk akal, sehingga pengusaha terdampak mendapatkan hal yang sesuai. Namun jelas, jika berbicara promosi, kami sudah umumkan ke akun media sosial Pemkot, bahwa beberapa toko dan usaha di Jalan Yos Sudarso masih buka. Selain itu, ada plang persis di seberang Balai Kota Surabaya, yang menerangkan bahwa warga bisa mengakses usaha-usaha tersebut,” ujarnya.

Fikser juga menyampaikan pesan kepada para anggota DPRD Kota Surabaya. Jika memiliki kritik dan masukan bagi Pemkot, langsung saja mengundang pihak terkait untuk dengar pendapat maupun rapat bersama. Bukan malah melontarkan kritik tersebut ke para awak media.

“Sebenarnya malah lebih baik kami diundang untuk hearing ya. Jadi, masukan dari DPRD itu bisa langsung dieksekusi. Bukan malah ke media seperti ini. Takutnya malah membenturkan opini masyarakat,” kata Fikser.