Dilematis, Guru dan Siswa Jenuh PJJ Tapi Covid-19 Masih Mengancam

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, terencana dan masif ketika akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah malah menjadi kluster baru.

Pemerintah pusat dan daerah perlu segera melakukan Pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ. Sebab, itu perlu keterlibatan aktif gugus tugas covid daerah untuk buka sekolah tatap muka.

KPAI juga mendorong pembelajaran tatap muka sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum. Sedangkan, materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ (Pembelajaran Jarak jauh). Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran.

Anggaran tahun 2021 harus diarahkan ke pendidikan untuk penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan Protokol kesehatan/SOP Adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021.

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listryarti mengatakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah KPAI bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)
melakukan survey singkat terhadap siswa dan guru tentang persepsi kebijakan buka sekolah tahun 2021.

Survei menggunakan aplikasi google form. Penyebaran kuisioner survey dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Guru yang berpartispasi sekitar 6.513 orang dan siswa yang berpartipasi mencapai 64.448 orang.

Ada 49 persen guru yang mendukung buka sekolah tatap muka dan 45 persen lagi menolak. Sedangkan 78,17 persen siswa yang setuju buka sekolah tatap muka, 10 persen menolak dan 11,83 persen ragu-ragu. Survei meliputi 34 provinsi di Indonesia.

Selain itu, KPAI dan FSGI mengapresiasi kepala-kepala daerah yang memutuskan untuk menunda buka sekolah pada Januari 2021 karena khawatir sekolah berpotensi menjadi cluster baru mengingat kasus covid di sejumlah daerah masih tinggi, pandemik belum bisa dikendalikan.

“Banyaknya daerah yang memutuskan tidak membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 berbanding lurus dengan hasil pemantauan jaringan guru-guru FSGI dari sejumlah daerah terkait minimnya kesiapan sekolah tatap muka dan hasil ujicoba buka sekolah menunjukan bahwa warga sekolah masih sangat sulit menerapkan 3 M,” ujar Retno, Minggu 3 Januari 2021.

Responden berasal dari 34 provinsi yang didominasi responden berasal dari pula Jawa, dengan rincian: Provinsi DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa (44,86%); Jawa Tengah sebanyak 11.557 siswa (18,5%); Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa (17,75%); Bali sebanyak 6.191 siswa (9,91%).

Lalu, Jawa Timur sebanyak 1887 siswa (3,02%); dan D.I Yogjakarta sebanyak 1278 siswa (2,04%). Sedangkan 3,92% berasal dari Kalimatan Tengah dengan responden mencapai 568 siswa; Sumatera Barat mencapai 480 siswa, Jambi sebanyak 409 siswa, NTB mencapai 249 siswa, Banten mencapai 234 siswa, Bengkulu mencapai 229 siswa, dan sisanya provinsi lainnya.

“Hasil survey menunjukan bahwa siswa dan guru sama-sama jenuh PJJ, kalau siswa yang jenuh mencapai 25 persen, maka guru yang jenuh PJJ lebih banyak lagi, yaitu 35 persen dari sampel. Namun, siswa dan guru sama-sama sepakat bahwa Pembelajaran tatap muka (PTM) diperlukan untuk membahas materi-meteri pelajaran yang sangat sulit, yang tidak bisa diberikan secara daring,” Retno Listyarti, yang merangkap Dewan Pakar FSGI.