Rakhmat Santoso saat dikukuhkan menjadi Ketua DPP IPHI. Foto:tom/ngopibareng.id

Digoyang Kabar Munaslub, Ketua IPHI: Itu Liar..!!

Hukum 05 September 2018 19:38 WIB

Kabar akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnaslub) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) di Jakarta, membuat Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPHI, Rakhmat Santoso turun tangan.

Kepada anggotanya, Rakhmat meminta untuk merapatkan barisan agar bisa melanjutkan program-program kerja kepengurusan IPHI yang baru terbentuk bulan lalu.

“Ada info bakal ada Musnalub IPHI pada 7-9 September 2018 di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, IPHI telah menggelar Munaslub di Surabaya pada 14-16 Agustus 2018 lalu. Munaslub Surabaya tersebut menindaklanjuti hasil yang telah disepakati dari Rapimnas yang diadakan di Lampung sebelumnya, jadi apabila ada Munaslub IPHI lagi, diduga itu liar,” ujar Rakhmat saat dikonfirmasi, Rabu 5 September 2018.

Ditambahkan Rakhmat, dugaan Munaslub di Jakarta itu liar karena tidak sah serta tidak ada dasar hukum yang mendukung. Tujuannya, hanya upaya memecah belah persatuan IPHI.

“Yang mengadakan Munaslub Jakarta mengaku sebagai orang yang menerima mandat dari pendiri untuk menggelar Munaslub. Sedangkan, dalam AD/ART tidak ada satupun huruf pun yang menyebut istilah pendiri. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh anggota IPHI untuk buka mata buka hati, teliti secara hukum sebelum melanjutkan langkah. Mari besarkan IPHI, jaga persatuan dan jaga kekompakan,” tambah Rakhmat.

Sementara pada Munaslub Surabaya, telah menghasilkan susunan pengurus yang sah sesuai kesepakatan DPD IPHI yang hadir.

Tersusun sebagai pengurus DPP IPHI antara lain: Ketua Umum dijabat H Rakhmat Santoso SH, MH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijabat Siti Jamaliah Lubis (adik kandung almarhum Sahnun Lubis), Bendahara Umum dijabat WantonA Salan K, sedangkan Ketua I dijabat Achmad Anshori.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai pengurusan IPHI ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) bernomor AHU-0000658.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia.

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2018 oleh a.n Menteri Hukum dan HAM RI, Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM.

Rencananya, untuk menindaklanjuti program kerjanya, rencananya IPHI bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bangkok Thailand pada September 2018 mendatang. “Kita harapkan DPD seluruh Indonesia mendukung Rakernas tersebut,” pinta Rakhmat.(tom)

Penulis : Rahmad Utomo

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

02 Jun 2020 18:10 WIB

IPHI Minta Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun Depan

Nasional

Jemaah haji batal berangkat karena Arab Saudi belum membuka layanan haji.

26 Jul 2019 15:48 WIB

Profesi Diragukan, Barbie Kumalasari Ungkap Bukti Status Advokat

Gosip Artis

Profesi pengacara diragukan, Barbie Kumalasari beberkan bukti-buktinya.

07 Jul 2019 11:45 WIB

Diragukan, Barbie Kumalasari Pamer Kongres Advokat Indonesia

Gosip Artis

Dituduh bohong soal statusnya sebagai pengacara, ia tunjukkan bukti nyata.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...