Dicurigai Minta Jatah Menteri, Ada Yang Cemburu Jokowi Undang AHY

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memunculkan kontroversi di kalangan partai koalisi pendukung petahana.

Dibalik pertemuan Jokowi dengan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis 2 Mei 2019.

Ada yang memaknai sebagai isyarat Partai Demokrat akan bergabung dengan Jokowi yang berujung dengan 'tukar guling' minta jatah menteri. Kekhawatiran pun muncul karena akan mengurangi jatah mentri bagi partai koalisi yang telah berjuang untuk memenangkan Jokowi atas penantangnya, Prabowo Subianto.

Sedang Demokrat sebagai partai yang tidak ikut berjuang, tiba-tiba merapat ke Istana Merdeka. Hal itu tidak dilakukan oleh Jokowi pada pertai koalisi yang mendukungnya sejak awal.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan kalau ada partai koalisi yang cemburu dengan pertemuan Jokowi dengan AHY adalah wajar dan manusiawi. Karena semua tahu Partai Demokrat adalah pendukung Prabowo, bukan pendukung Jokowi.

"Partai Demokrat mendekat ke Jokowi setelah melihat perolehan suara Prabowo di real count KPU, semakin ketinggalan dengan petahana," kata Asrul.

Hasil real count tanggal 2 Mei 2019 pukul 20.00 WIB, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul dengan 53.546.043 suara atau 55,90 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 42.251.492 suara atau 44,10 persen.

"Kalau Demokrat ingin merapat ke koalisi dengan niat yang tulus tidak ada pamrih apa, PPP menyambutnya dengan senang hati. Yang penting bergabungnya Demokrat, jangan sampai merugikan pihak lain," ujar Asrul.

Menteri adalah hak prerogatif presiden, Asrul mengatakan, partainya menghormati hak tersebut. "Saya yakin presiden tidak akan meninggalkan PPP, meskipun perolehan suaranya tidak signinfikan yakni sekitar 4,3 persen," sambung dia.

Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menilai pertemuan AHY dengan Jokowi ini positif, dan bagian dari rekonsiliasi yang diinginkan banyak pihak. "Banyak kawan membuat kita semakin kuat lebih mudah dalam merumuskan kebijakan dan undang undang di DPR," ujarnya.

Muhaimin mengatakan, PKB tidak risau melihat pertemuan AHY dengan Jokowi, bahkan menyambut baik.

Jubir TKN Ace Hasan Syadzily, secara terpisah menjelaskan pertemuan Jokowi-AHY jangan dimaknai secara sempit ingin minta jatah menteri.

"Bergabungnya Demokrat dengan koalisi Jokowi akan menambah energi baru untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa," jelasnya.

AHY sendiri menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi, untuk membicarakan persoalan bangsa dan negara ke depan. Termasuk ajakan untuk menyikapi secara dewasa keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019.

Sebelum AHY, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan koalisi Prabowo-Sandi, juga bertemu  Jokowi. "Bertemu presiden dalam kapasitas sebagai Ketua MPR RI, tidak minta jatah di kabinet," ucapnya. (asm)