Diadukan ke KPK, Pemkot Surabaya Percepat Penyelesaian Bansos
Pemerintah Kota Surabaya diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dana bantuan sosial Covid-19. Untuk menyelesaikan masalah ini, kini Pemkot terus berusaha dan bergerak cepat di tingkat kelurahan.
Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengakui jika lembaganya, banyak diadukan oleh warga terkait dengan perbedaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Data yang dikirimkan RW, tidak sama dengan data yang turun dari Pemerintah Pusat, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat ketika pembagian bantuan untuk warga terdampak Covid-19 tak sesuai harapan mereka.
"Memang ada perbedaan data," kata Whisnu, Sabtu 11 juli 2020.
Kini menurut Whisnu, salah satu langkah yang dilakukan pemkot untuk menyelesaikan masalah ini dengan turun ke kelurahan dan mempertemukan RT/RW dengan pihak kelurahan.
Ia menambahkan, jika ada data yang salah, keliru, atau berbeda, maka tinggal disepakati saja antara RT/RW-nya dengan pihak kelurahan. Kemudiam dibuatkan berita acara penggantian data yang nantinya diteruskan ke Pemkot Surabaya.
"Makanya saya selalu ngomong ke Pak Lurah, untuk data kalau ada perbedaan agar dipanggil RT/RW-nya untuk disepakati saja mana yang benar mana yang salah. Tinggal bikin berita acara untuk mengubah data yang salah, kayak gitu," katanya.
Dengan begitu, menurut Whisnu, permasalah salah data bansos bisa segera selesai, sehingga bansos benar-benar bisa diserahkan ke orang yang tak mampu dan terdampak Covid-19.
Maka dari itu, ia berharap jika masih ada data yang salah di kelurahan jangan ribut. Tinggal dirembuk mengenai penggantian data. Sebab, kelurahan saat ini dijadikan sebagai fungsi koordinasi dari atas ke bawah, dan juga sinkronisasi data sebelum bantuan disalurkan.
"Jadi nanti bantuan datang bisa langsung tersalurkan. Soalnya kalau sekarang ini tersalurkan dan ternyata dana ini untuk keluarga yang mampu, Pak Lurah pasti nggak berani, pasti dimarah-marahin oleh warga. Makanya kami minta Lurah harus bisa menjembatani warga. karena RT/RW inilah yang paling tahu warganya," pungkas Whisnu.