Di Angkringan, Kemendagri Dorong Kepala Daerah Jalin Kemitraan

YOGYA – Warung tenda Angkringan lengkap dengan wedang jahe dan beragam menunya menjadi tempat nyaman untuk ngobrol. Membicarakan banyak hal. Termasuk membahas hal penting. Ide-ide kreatif bisa muncul dari sana.

Aura ‘angkringan’ seperti itulah yang ingin dibawa dalam lokakarya yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina-Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Rare di Hotel Alana, Jogja 20-21 Agustus 2019. Lokakarya Penyusunan Peta Jalan Kemitraan Pemerintah Daerah untuk Pencapaian TPB-14 ini diikuti oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kelautan Perikanan dari Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Uniknya, panggung untuk narasumber bukan meja atau kursi yang biasa dipakai untuk seminar atau lokakarya. Panggung untuk para pembicara berupa warung angkringan. Moderator pun dipanggil oleh MC (pembawa acara) sebagai tokoh desa. Tokoh yang paham dengan masalah yang diperbincangkan. Maka tokoh desa itulah yang kemudian diminta memandu "obrolan" di angkringan itu.

Karena yang dibahas soal pesisir dan masalah kelautan, maka di "angkringan" itu ada tulisan Koperasi Nelayan "Kutunggu Ikanmu." Atau “Usaha Selam Masyarakat, Spesialis Menyelami Lautan dan Dalamnya Hatimu.”

"Kami membawa suasana kampung pesisir ke atas panggung agar jalannya presentasi lebih nyambung dengan isu yang dibahas," jelas Dr Arwandrija Rukma dari Rare. Arwan adalah Ketua Panitia Lokakarya dan moderator yang menggagas ide suasana kampung pesisir ini.

Lokakarya ini merupakan satu upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang program dan kegiatan mereka. Lokakarya membahas peningkatan efektifitas peranan dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian Tujuan Pembanguan Berkelanjutan 14 (TPB-14) melalui pembentukan kemitraan antar Kepala Daerah.

Lokakarya ini sangat berguna untuk mensosialisasikan sekaligus mendapatkan masukan dalam penyiapan panduan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam merancang program dan kegiatan mereka.  Panduan tersebut akan menyediakan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam perancangan kegiatan dan anggaran di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) melalui e-planning.

“Kami ingin memudahkan para pemimpin daerah dalam melaksanakan tugas mereka. Ada banyak manfaat yang didapat dari skema e-planning, salah satunya adalah sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus alat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan” ujar Dirjen Bina Bangda, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. saat membuka Lokakarya.

Pada kesempatan itu, Rare, sebuah organisasi nonpemerintah yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan TPB-14, juga membagi pengalamannya. Yakni pembelajaran selama mengimplementasikan salah satu instrumen pencapaian TPB-14. Khususnya penyediaan akses sumberdaya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Program ini melibatkan melibatkan pemerintah daerah secara substantial di beberapa Provinsi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua Barat.

Vice President Rare untuk Indonesia, Taufiq Alimi, menyampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam keseluruhan aspek program PAAP. Menurutnya pembentukan kemitraan antar Kepala-Kepala Daerah akan menjadi wadah agar inisiatif-inisiatif inovatif yang berhasil dalam pencapaian TPB-14 dapat diluncurkan dan dijadikan model refleksi pembelajaran.

Bagi Taufiq Alimi, beberapa kunci operasional yang dipercayai dapat menguatkan posisi pemerintah daerah dalam menjalankan peran strategis dan berkontribusi positif  dalam pencapaian TPB-14 adalah perlunya kekuatan penggerak dari pemerintah pusat, seperti Bappenas, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mesin kesekretariatan yang lincah dan melayani dan adanya mekanisme insentif serta disinsentif bagi masing-masing Kepala Daerah.

Lokakarya ini juga menyepakati peta jalan yang menggambarkan tonggak-tonggak capaian untuk diwujudkan berdasar tatawaktu yang ditentukan hingga kemitraan antar gubernur se-Indonesia dan antar bupati/walikota untuk pencapaian TPB-14 dalam 1 (satu) provinsi dapat terbentuk. Peta jalan ini dibangun dan disetujui sepenuhnya kepada pejabat Sekretariat Daerah, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang hadir dalam Lokakarya ini.

Selain itu, peserta Lokakarya juga mengkaji teks yang menjadi isi ikrar para kepala daerah yang berfungsi sebagai penanda komitmen dan bergabungnya mereka dalam kemitraan kepala daerah untuk pencapaian TPB-14. 

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc dalam pemaparannya mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota bersatu dan membangun sebuah kemitraan. Dengan kompleksnya kondisi tatakelola kelautan dan perikanan Indonesia yang ada saat ini, lanjut Luky, melalui kemitraan, implementasi kegiatan dan pencapaian TPB-14 yang dipimpin oleh para kepala daerah diharapkan akan meningkatkan dampak positif.

“Tidak hanya pada tatanan pemerintahan, namun juga untuk masyarakat yang mereka layani. Prosesnya dimulai dari menjaga kelestarian laut, demi ekosistem laut yang produktif yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan secara efektif dan berkelanjutan,” tegas Luky yang juga Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia. (wan)