Di Ngawi, Puti Guntur Kampanye SMA/SMK Gratis
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno terus kampanye pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Setelah dari Banyuwangi, kali ini Puti menyampaikan itu di depan ibu-ibu, kaum perempuan, di Ngawi.
“Gus Ipul dan saya juga membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa tidak mampu, yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah,” kata Puti Guntur Seoekarno, Senin, 4 Juni 2018.
Ia menyampaikan itu di depan ibu-ibu PKK, Posyandu, di depan ibu-ibu hamil dan kaum perempuan lain, di Desa Mangunharjo, Ngawi. Ia didampingi Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo.
“Jujur saja, ibu pula yang paling gelisah tentang masa depan putera-puterinya, tentang pendidikan mereka, biaya sekolah dan lainnya. Nggih nopo mboten (betul atau tidak)?” kata Puti.
Spontan pertanyaan Puti disambut jawaban serentak, “Betulll,” jawab ibu-ibu. “Kalau putera-puterinya kesulitan biaya sekolah, siapa yang paling bingung?” tanya Puti lagi.
“Ibu-ibu,” jawab mereka lagi. Suasana pun menjadi riuh. Penuh kegembiraan, dan rileks. Puti rupanya mampu memberi semangat kepada kaumnya itu.
“Gus Ipul dan saya telah sepakat, nanti kalau terpilih, maka pendidikan di SMA/SMK Negeri akan dibiayai APBD. Pendidikan gratis juga akan dinikmati para siswa tidak mampu di sekolah swasta dan madrasah,” kata Puti.
Cucu Bung Karno itu sepakat dengan pendapat Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
“Bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memotong garis kemiskinan. Anak-anak di Jawa Timur, bisa punya harapan dan mimpi untuk menjadi orang sukses di masa depan,” kata Puti.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini dipimpin Presiden Jokowi, banyak sekali fasilitas bea siswa dari instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
“Sehingga jika anak-anak lulus SMA/SMK, mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, di universitas atau pendidikan vokasional. Jadi profesional, manajer, jadi pengusaha, petani sukses, peternak sukses, dan lain sebagainya,” kata Puti.
Sejak 2017, kewenangan mengelola SMA dan SMK diambil-alih Dinas Pendidikan Jawa Timur, dari kabupaten/kota. Ini sesuai UU 23/2014. Peralihan ini diikuti kebijakan pendidikan berbayar di SMA Negeri dan SMK Negeri.
Banyak pihak khawatir, pendidikan yang berbayar ini akan berakibat makin tinggi angka putus sekolah. “Jangan sampai anak-anak Jawa Timur, hanya sampai di SMP. Harus tuntas SMA/SMK. Ini amanat Nawacita dari Presiden Jokowi. Tuntas wajib belajar 12 tahun," kata mantan anggota DPR Komisi Pendidikan itu. (wah/frd)