Di Depan Asosiasi, Presiden Siap Naikan Kuota Rumah Bersubsidi

Presiden Joko Widodo menerima tiga asosiasi pengembang perumahan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 September 2019. Ketiga asosiasi itu adalah Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Appersi).

REI yang dipimpin Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dan Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida mengajak sejumlah Ketua DPD REI. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sedangkan dua asosiasi lainnya hanya ketua umum dan pengurus pusat lainnya.

Presiden ingin mendengar langsung pemikiran dari para pelaku pengembang perumahan untuk meningkatkan pengadaan rumah lima tahun mendatang. Juga bagaimana membangkitkan bisnis perumahan sehingga bisa mengerek tingkat kepemilikan rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Wamenkeu Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas T Lembong. Presiden memulai pertemuan dengan menyampaikan berbagai keinginan pemerintah di bidang perumahan.

Lantas apa saja yang disampaikan asosiasi kepada presiden? Soelaeman menyampaikan tentang perlunya penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk untjuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Diceritakan bahwa pembiayaan untuk subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ini menurun. Bahkan, di tahun 2019 ini telah habis sehingga para pengembang rumah bersubsidi tidak segera bisa menerima pembiayaan KPR untuk para konsumennya. Padahal, mereka sudah menyelesaikan pembangunan unitnya.

Usulan Soelaeman ini dikuatkan oleh Himpera dan Appersi. Juga dipertegas dengan para pengembang dari daerah yang ikut dalam pertemuan dengan presiden di Istana Negara ini. Mereka semua berharap kuota FLPP ditambah sehingga target pengadaan rumah bersubsidi tidak tersendat.

Setelah mendengarkan keluhan para pengembang tersebut, presiden sempat mengajak Menteri PUPR, Mensesneg dan Wamenkeu untuk rapat terbatas di ruangan. Setelah beberapa saat meninggalkan para tamunya, presiden kembali dengan mengatakan bahwa kuota FLPP pasti akan ditambah.

"Tadinya mau saya putuskan sekarang. Tapi Menkeu masih akan menelusuri sumber dananya. Seminggu atau dua minggu lagi saya pastikan," kata presiden disambut suka cita para pengembang yang hadir.

Selain penambahan kuaota subsidi, para pengembang menyampaikan usul untuk relaksasi pajak untuk membangkitkan bisnis properti. "Sebaiknya pembeli properti yang belum melaporkan kekayaannya dikenakan pajak final 5 persen. Jadi tidak perlu diperiksa asal kekayaannya," kata Soelaeman. 

Ia mengatakan bahwa salah satu melemahnya daya beli properti belakangan ini karena psikologis. Ia berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pajak baru yang merepotkan para pengembang dan para pembeli properti.