Dewan Usul Gratiskan SPP SD dan SMP Swasta di Surabaya

Sekretaris Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya Akmawarita Kadir mengusulkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat subsidi dari pemerintah setempat, berupa gratis pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di masa wabah Covid-19.

Diketahui, ada ratusan SD dan SMP swasta di Surabaya. Totalnya sebanyak 527 SD dan 307 SMP. Menurut Akmawarita, tidak semua SD dan SMP swasta yang akan mendapat subsidi karena kondisi setiap sekolah berbeda.

Lebih lanjut, ia akan mencermati sekolah mana saja yang memerlukan subsidi dan mana yang tidak.

“Nanti kita data lagi sekolah mana yang memang perlu disubsidi. Intinya diharapkan sifatnya subsidi dari pemkot ke sekolah swasta di masa pandemi corona,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini.

Menurut Akmawarita, ada pun pos anggaran yang bisa digunakan untuk memberikan subsidi adalah Bantuan Operasional Siswa (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) atau melalui pos anggaran lain yang nantinya bisa dianggarkan DPRD Surabaya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2020.

Ia menambahkan, bahwa tujuan dari subsidi tersebut agar sekolah swasta tidak dirugikan, dan minimal beban warga khususnya yang memiliki anak sekolah swasta dapat terbantu dalam kesulitan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan, bahwa tak sedikit sekolah swasta di Surabaya yang mandiri dalam membiayai sekolahnya. Namun, banyak pula sekolah swasta yang kondisinya pas-pasan atau bahkan tidak bisa membiayai kebutuhan sekolah karena terpuruk menyusul pandemi tersebut.

Ia berharap, jika nanti SPP siswa di sekolahan mereka dikurangi tidak menambah persoalan baru karena sudah ada subsidi dari Pemkot Surabaya ke sekolah swasta untuk beberapa bulan pada masa wabah corona ini.

"Paling tidak, subsidi pada sekolah swasta itu dilakukan selama tiga bulan," tuturnya.

Adapun besaran subsidi SPP yang diusulkan untuk sekolah swasta, kata Akramawita, berupa digratiskannya SPP atau setidaknya dapat potongan atau diskon 50 persen.

Menurutnya, SPP gratis atau diskon layak dilakukan karena aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah tidak ada, namun diganti dengan belajar di rumah, sehingga biaya operasional sekolah sekarang sudah terpangkas.

"Dengan kebijakan itu anggaran keluarga untuk membayar sekolah bisa dialihkan untuk membeli sembako, sehingga mengurangi beban masyarakat di masa pandemi Covid-19," ujarnya.

Maka itu, ia menyatakan, Komisi D akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Surabaya untuk menghitung lagi anggaran BOS dan Bopda di Surabaya.

"Kita ingin mengetahui berapa anggaran Bopda dan BOS di Surabaya untuk sekolah swasta di Surabaya, bila nantinya SPP digratiskan atau didiskon 50 persen," katanya.