Dewan Pers Sidak ke Redaksi Ngopibareng.id, Ini yang Diobrolkan
Negara harus turun tangan mengatasi masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Ketika media sosial menguasai publik, peran pers harus tetap menjadi bagian dari pilar demokrasi.
Untuk itu, negara harus memberikan pembelaan terhadap pers dengan mengadakan pengurangan pajak pada perusahaan pers.
"Pengalaman di Inggris dan sejumlah negara Eropa, pembelaan itu diwujudkan pada pers dan dunia perbukuan. Karena, era media sosial tidak bisa dibiarkan begitu saja, menguasai opini masyarakat. Masyarakat tetap membutuhkan informasi yang selektif, dan itu hanya bisa diwujudkan oleh pers yang sehat," tutur Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, saat berkunjung ke Redaksi ngopibareng.id, di Surabaya, Senin 22 April 2019.
Dalam kunjungan itu, Agus Sudibyo ditemani seorang stafnya, diterima Arif Afandi, CEO ngopibareng.id, Fatkhurohman Taufik, Redaktur Pelaksana, dan Muh Hasan Bisri, General Manager ngopibareng.id.
Betapa pun pers berfungsi sebagai pilar demokrasi. Menurut Agus Sudibyo, pers tidak bisa tergantikan dengan media sosial, yang lebih cenderung semua orang bisa bicara, tapi justru menghancurkan fungsi demokrasi.
"Pengalaman di Inggris dan sejumlah negara Eropa, pembelaan itu diwujudkan pada pers dan dunia perbukuan. Karena, era media sosial tidak bisa dibiarkan begitu saja, menguasai opini masyarakat. Masyarakat tetap membutuhkan informasi yang selektif, dan itu hanya bisa diwujudkan oleh pers yang sehat," tutur Agus Sudibyo.
Menanggapi hal itu, Arif Afandi berkeyakinan pers pada akhirnya akan tetap dibutuhkan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sikap yang tepat dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan informasi yang cepat di dunia medsos.
"Kami tetap melakukan verifikasi dan cek & ricek terhadap informasi dari medsos. Sehingga, kami menghadirkan informasi yang dipercaya, yang menjadi fungsi pers," tutur mantan Wakil Wali Kota Surabaya ini.
Pada bagian lain, Agus Sudibyo bertutur soal riset terhadap media sosial dan pers di Inggris. Di negeri Ratu Elizabeth itu, kini masyarakat kembali menengok pentingnya pers. Media sosial tetap ada namun tidak lagi dipercaya.
"Pada akhirnya, pers tetap menjadi rujukan masyarakat. Baik media cetak maupun media elektronik, portal berita online, harus berusaha untuk bisa bertahan di era sekarang," tutur lelaki kelahiran Malang, 8 Juni 1974.
Di antara cara untuk bertahan bagi portal berita online, adalah mendidik para pihak, selain kehadiran negara, seperti dunia usaha.
Selain itu, pentingnya memperhatikan kembali informasi yang sifatnya lokal. Kedekatan antara berita yang dibutuhkan masyarakat (proximity) menjadi hal penting dalam perkembangan media massa di Eropa.
Ia mencontontohkan The Guardian di Inggris, dan sejumlah media terkemuka lainnya, yang mengedepankan berita-berita lokal untuk bisa bertahan.
"Untuk iklan pun, kalangan media harus mendidik agar mereka turut bertanggung jawab dalam mengembangkan fungsi pers sebagaimana mestinya," tutur Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1998).
Agus Sudibyo termasuk di antra sembilan nama anggota Dewan Pers yang terpilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA).
Para anggoa Dewan Pers periode 2019-2022 adalah Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan, yang mewakili unsur wartawan. Lalu ada Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan, yang mewakili unsur perusahaan pers; serta Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh, yang mewakili unsur tokoh masyarakat. (adi)
"Kami tetap melakukan verifikasi dan cek & ricek terhadap informasi dari medsos. Sehingga, kami menghadirkan informasi yang dipercaya, yang menjadi fungsi pers," tutur Arif Afandi, CEO ngopibareng.id.