Dewan Kesenian Surabaya Semangkin Ambles

Sudah bertahun-tahun Dewan Kesenian Surabaya nyaris tanpa kegiatan. Ada beberapa penyebab sehingga lembaga kesenian yang berkantor di kawasan Balai Pemuda Surabaya itu bagaikan pepatah lama; hidup segan tapi mati tak mau.

Salah satu alasan mengapa DKS nyaris tanpa kegiatan, karena tidak adanya anggaran yang mengucur dari Pemkot Surabaya. Menurut Ketua DKS, Chrisman Hadi, sebenarnya ada juga anggaran dari Pemkot Surabaya untuk DKS sebesar Rp 90 juta/tahun. Namun dalam lima tahun ini DKS  tak pernah mengambil dana itu.

"Rp 90 juta itu diberikan per triwulan sekali, jadi besarnya kurang lebih Rp 22,5 juta. Sudah hampir lima tahun ini tidak pernah saya ambil sebagai bentuk protes kepada Risma dan Pemkot," ujarnya kepada Ngopibareng.id.

Tanpa adanya dana, memang tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan. Sudah begitu, kini dua personil utama DKS yaitu Chrisman Hadi sebagai ketua dan Luhur Kayungga yang duduk sebagai sekretaris, masuk dalam kepengurusan Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT). 

Dalam kepengurusan  DKJT yang dipimpin Taufik Hidayat atau Taufik Monyong sebagai Ketua Presidium, Chrisman Hadi menjadi Sekjen (Sekretaris Jenderal), sedang Luhur Kayungga sebagai salah satu dari 7 orang Presidium. Pada  musyawarah yang diselenggarakan bulan Juni lalu, disepakati kepengurusan DKJT berbentuk Presidium, dan Taufik Monyong terpilih sebagai Ketua Presidium.

DKJT boleh dianggap lebih hidup karena memiliki kegiatan. Salah satu penyebabnya memang setiap tahun mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar dari Pemprov Jatim.  

Chrisman dan Luhur telah menjadi pengurus DKJT, lantas bagaimana dengan DKS?  Kata Chrisman, “Kan gak ada larangan rangkap jabatan Dewan Kesenian? Semua presidium dan organ vital DKJT  ke depan, rata-rata adalah ketua dan pengurus inti Dewan Kesenian Kota/Kabupaten,” kata Chrisman.

Seorang seniman senior yang mantan pengurus DKS, ketika  dimintai komentarnya tentang nasib DKS mendatang berkata, meskipun Chrisman dan Luhur tidak masuk kepengurusan DKJT  sekalipun, kepengurusan DKS sudah waktunya diganti, agar DKS tidak makin tenggelam dan kemudian punah.  “Apalagi sekarang, keduanya jadi pengurus DKJT. Jelas mereka akan memilih aktif di DKJT,” katanya.

“Supaya tidak berlarut-larut, kepengurusan Chrisman harus segera menyelenggarakan musyawarah seniman untuk mencari pengurus baru. Mereka sejak terpilih bulan Maret 2014 sampai sekarang terbukti gagal dan  tidak melakukan apa-apa.  Sekarang masa bakti mereka sudah habis, harus segera dipilih pengurus DKS periode 2019-2024,” kata seniman senior itu.  (nis)