Dewan Nilai Pemkot Hanya Eksperimen Tangani Corona di Surabaya
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengatasi pandemi corona di surabaya dianggap Dewan sebagai eksperimen semata. Pasalnya, Pemkot kerap kali hanya melakukan upaya cepat dan taktis tanpa dibarengi dengan perhitungan yang matang.
Salah satunya melakukan penarikan masker yang telah dibagi ke kelurahan. Padahal, sebelumnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan bahwa masker-masker yang ia timbun di kantor kelurahan itu rencananya akan dibagi kepada warga Surabaya secara cuma-cuma.
"Mau apa? Eksperimen. Ini kan sebuah bukti Pemkot tidak konsisten," ucap Badrut Tamam, anggota Komisi D DPRD Surabaya saat dihubungi Ngopibareng.id Selasa, 7 April 2020.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota telah melakukan penarikan masker di salah satu kelurahan di Kecamatan Wonocolo Surabaya pada Jumat, 3 April 2020 sore.
Penarikan dilakukan oleh Puskesmas setempat dengan mendatangi kantor kelurahan secara langsung. Belum jelas maksud dari penarikan tersebut, namun yang pasti, pihak kelurahan mengaku beberapa pegawai kelurahan terpaksa mencari masker secara mandiri.
Menanggapi hal itu, Tamam berencana akan melakukan komunikasi dengan Pemkot terkait upaya penarikan masker tersebut. "Ya tentu kita akan koordinasi dengan Pemkot, kemarin kan pembagiannya belum genap, sekarang kok malah ditarik lagi. Alasannya apa?" tanya Tamam.
Selain itu, Tamam juga meminta kepada Pemkot Surabaya tak perlu gengsi melakukan penarikan bilik sterilisasi yang telah dibuatnya. Masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan karena tidak sesuai dengan anjuran WHO, lantaran kandungan dari cairan sterilisasi bukan diperuntukkan bagi manusia.
"Karena kandungan dari bahan itu tidak cocok untuk digunakan kepada Manusia. Sehingga memang harus secepatnya dibongkar," katanya.
Diketahui, sebelumnya protes sempat dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Penerbangan (KNKP) terkait bilik sterilisasi yang terpasang di Bandar Udara Internasional Juanda. Akibatnya bilik tersebut harus langsung dibongkar karena pertimbangan keselamatan bagi masyarakat.
"Di Juanda itu sudah dibongkar karena ada protes dari KNKP," lanjut Tamam.
Menurutnya, Pemkot seharusnya sigap terhadap hal ini. Penanganan covid-19 memang harus dilakukan secara cepat dan sigap, tetapi tidak sampai melewatkan asas kemanusiaan yang membawa efek buruk bagi penggunanya.
Maka itu, Tamam mendorong agar secepatnya Pemkot segera melakukan evaluasi terkait bilik-bilik tersebut "Saya apresiasi kalau Walikota berupaya membuat inovasi, tapi kalo memang itu salah ya segera dievaluasi," tandasnya.
Baginya, hal itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan protes dari masyarakat. "Apa perlu bilik sterilisasi itu mendapat fatwa haram dulu dari MUI, kan kita malu sebagai warga Kota Surabaya, karena dimana-mana itu sudah dibongkar," pungkasnya.