Desak Pasukan Keamanan Myanmar, Begini Sikap Resmi RI
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menyatakan khawatir atas meningkanya kekerasan di Myanmar yang turut memakan korban. Ia mendesak pasukan keamanan negeri tersebut untuk menahan diri, dalam menyikapi warga yang anti-kudeta militer.
“Mengkhawatirkan, karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil, yang harus kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan, karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan, karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi,” ucap Retno Marsudi.
Ia menegaskan hal itu, terkait meningkatnya eksalasi dalam negeri Myanmar. Menyusul gelombang unjuk rasa yang terus berlangsung sejak ditangkapnya pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Penguasa militer di negeri tersebut, bersikap brutal. Dengan tindakan represif pasukan keamanan hingga memakan korban mengundang reaksi masyarakat internasional.
Para Menteri luar negeri ASEAN bahkan menggelar pertemuan informal yang berlangsung secara daring, Selasa 2 Maret 2021. Retno Marsudi berkesempatan memberi pengarahan pers beberapa saat setelah pertemuan.
Retno menyebut, Indonesia turut khawatir gejolak di Myanmar akan mengancam perdamaian dan keamanan kawasan.
“Mengkhawatirkan, karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan,” tegasnya, dalam keterangan Rabu, 3 Maret 2021.
Dikatakan, merujuk pada perkembangan yang terjadi di Myanmar, Indonesia mendesak agar pasukan keamanan menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan serta kekerasan.
“Bagi Indonesia keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu. Oleh karena itu, Indonesia mendesak security forces (pasukan keamanan-red) Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan. Indonesia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukan termasuk para tahanan politik,” harap Retno.
Indonesia berkeyakinan ASEAN dapat memainkan peran penting untuk membantu keperluan kemanusiaan di Myanmar.
“ASEAN telah memiliki ASEAN AdHoc Task Force for Rakhine State yang dapat diperkuat untuk menjalankan misi ini,” tambah Retno lagi.
Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) melaporkan jumlah korban meninggal dalam gelombang demo menentang kudeta di Myanmar pada akhir pekan lalu mencapai 18 orang.
Para korban tewas adalah mereka yang terkena peluru pasukan keamanan ketika aksi demo berlangsung di Yangon, Dawei, Myeik, Mandalay, Pokokku dan Bago.
Selain, sebanyak 30 orang dilaporkan pula mengalami luka-luka dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.