Demo Hari Tani di Kantor Gubernur Jatim Memanas

Alit Jati (Aliansi Tani Jawa Timur) gelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya. Mereka menuntut penyelesaian konflik agraria berkepanjangan yang terjadi di Jatim.

Koordinator lapangan aksi Alit Jati, Izuddin mengatakan, konflik agraria di Jatim menduduki peringkat 2 di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian konflik yang tidak serius ini yang menyebabkan tingginya angka konflik di Jatim.

"Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, konflik agraria di Jatim meningkat. Ini menunjukkan pemerintah abai dan kurang serius dalam menangani, padahal mata pencaharian masyarakat di Jatim merupakan basis pertanian," katanya di lokasi Selasa 24 September 2019.

Izuddin menambahkan, selama ini belum ada langkah kongkrit dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Jatim. Menurutnya, kerap kali para pejabat di Jatim saat diminta untuk segera menangani konflik agraria selalu berdalih terkendala hal-hal teknis yang tidak pro rakyat.

"Inilah yang sampai saat ini terjadi konflik berkepanjangan di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Izuddin, massa juga menuntut agar pejabat tinggi Jatim menolak RUU Pertanahan. Menurutnya RUU Pertanahan yang digagas ini menyimpang dari cita-cita UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) 1960.

"Dalam RUU Pertanahan tersebut menimbulkan potensi perampasan tanah rakyat sangat memungkinkan dilakukan oleh pemerintahan. Itu terpapar jelas pada pasal 91 dan pasal-pasal lain," katanya.

Usai berorasi di depan Gedung DPRD Jatim, massa bergerak menuju Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya. Aksi damai yang semulanya berjalan kondusif sempat memanas saat menyampaikan aspirasi di kantor gubernur.

Para peserta aksi meminta bertemu langsung gubernur, tapi dihalangi salah satu staf biro umum, Sri Muliantini. Staf tersebut menganggap massa tidak memberikan surat audiensi sebelumnya. Sedangkan menurut salah satu peserta aksi yang berada di mobil komando, surat telah masuk sejak 3 hari yang lalu.

"Jika gubernur tidak menemui kita di sini, berarti gubernur telah buta dan tuli akan apa yang telah menimpa masyarakat khususnya petani di Jatim," teriak peserta aksi tersebut.