Demi Meningkatkan IPM, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tinggi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Jatim. Komitmen tersebut mendapat dukungan yang sama dari seluruh fraksi DPRD Jatim.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur yang kompak ingin mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM,” ujar Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim seusai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin 4 November 2019.

Dijelaskan, peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020 mencapai 35 persen dari APBD Provinsi Jatim.

Khofifah berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong-royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, dan juga ada dari APBD kabupaten/kota.

“Kita sudah berkirim surat kepada bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” pungkasnya.

Selain soal anggaran Madrasah Aliyah (MA), Khofifah menyampaikan anggaran untuk subsidi SPP MA sudah disampaikan usulannya melalui nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk SMA/SMK Negeri semuanya dicover APBD Provinsi. Kemudian kalau SMA/SMK Swasta diberikan subsidi SPP. Sedangkan Madrasah Aliyah swasta subsidi SPP dimasukkan dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, yang saat ini masih tahap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.

“Kalau Madrasah Aliyah yang negeri full anggaran instansi vertikal berarti Kementerian Agama (Kemenag). Madrasah Aliyah yang swasta kita memasukkan usulan untuk subsidi SPP. Kira-kira posisinya seperti itu,” katanya.