Darurat Kesehatan, As'ad Said Ali: Dua Masalah Besar Menghadang
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap kondisi darurat kesehatan, adanya Pandemi Covid-19 alias Virus Corona saat ini. Menanggapi hal itu, Dr H As'ad Said Ali, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 dan mantan Wakil Kepala BIN, memberi beberapa catatan:
Memenuhi protokol kesehatan dan anjuran KH Gus Nadhif Kajen yang disampaikan di pengajian online, di depan pintu rumah tempat nongkrong setiap hari, dipasang BILIK DESINFEKTAN . Tujuannya untuk mencegah virus nempel dibaju dan badan. Semua tamu harus masuk bilik itu. Bukan beli, tetapi bikinan anak saya dan grupnya, semua lulusan fakultas teknik, lulusan universitas dalam dan luar negeri.
Hari ini semangat saya bangkit lagi. Karena pemerintah mengumumkan status kedaruratan kesehatan sekaligus payung hukum penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk atasi menyebarnya Covid-19.
Pada saat yang sama pemerintah juga mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah. Dengan demikian, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 akan menjadi acuan utama, suatu UU yang cukup komprehensif untuk mengatasi kedaruratan di bidang kesehatan.
Dengan keluarnya kebijakan tersebut koordinasi pusat dan daerah jelas panduannya. Sehingga tidak ada lagi polemik pemerintah dareah, Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Pro dan kontra terhadap kebijakan itu tetap akan ada dan hal itu merupakan sesuatu yang normal di negara demokrasi.
Sebagai orang yang pernah berkecimpung didalam keamanan, sedikit banyak saya faham, siapa yang melakukan kritik murni yang bersifat konstruktif dan siapa atau kelompok mana mempunyai agenda tersembunyi. Agenda semacam itu mudah terbaca dengan luasnya jangkauan medsos. Tentu sah sah saja, sepanjang sesuai aturan.
Persoalan yang timbul karena Covid 19 , hanyalah salah satu dari masalah besar lainnya yang dihadapi oleh pemerintah. Setidaknya ada dua masalah besar lainnya yang harus diatasi.
Pertama:
Dampak dari perang dagang di dunia.
Kedua :
Residu Pilpres 2019 khususnya polarisasi sosial politik di masyarakat yang disertai isu politik identitas berdasarkan agama.
Kedua masalah tersebut saling tali temali dan saya yakin pemerintah dengan aparatnya sudah memahami situasi di lapangan dan juga mempunyai cara atau kebijakan untuk mengatasinya. Mestinya pemerintahan sekarang harus lebih solid karena kedua Capres berada dalam satu atap.
Sekali lagi sebagai rakyat, mari kita terus berpikir positif. Makin optimistis. Tidak boleh panik. Kita juga berharap aparat bersikap bijak dan melakukan tugas dan kewajiban dengan sabar tidak terpancing emosi.