Dapat Surat Minta Merdeka dari OPM, Ini Sikap Indonesia

Pemerintah tidak akan merespon surat yang diduga dikirimkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan Papua termasuk melanjutkan jalan Trans Papua.

"(Presiden) Sudah tahu, tapi kami tidak terlalu ini. Karena kami tidak tahu siapa orangnya dan sekarang ini bisa siapa saja yang menulisnya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 12 Desember 2018.

Dalam surat dari OPM yang viral tersebut terdiri dari tiga halaman dan berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Surat bertandatangan Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto tersebut tidak dilengkapi alamat kantor, dan hanya mencantumkan alamat email serta nomor handphone.

Dalam surat tersebut, TNPB mengaku menolak segala bentuk intervensi pembangunan dari pemerintah Indonesia. Mereka menginginkan Papua bisa menentukan nasib sendiri dan menginginkan kemerdekaan.

Mereka juga minta pemerintah Indonesia mengizinkan jurnalis asing, Palang Merah Internasional dan Komsioner Tinggi PBB segera turun ke Papua.

Terkait hal ini, Pramono mengatakan bahwa sangat aneh jika menolak pembangunan Papua karena masyarakat Papua sangat menginginkan daerahnya segera maju.

"Siapapun yang membikin surat itu, menyatakan masyarakat tidak butuh disejahterakan. Itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin Papua semakin sejahtera," kata dia. (man)