Dana Rp2 Triliun Siap Digelontorkan Pemprov Jatim untuk Corona
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) siap menggelontorkan anggara sebesar Rp2,38 triliun, untuk percepatan penanganan virus Covid-19 di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan oleh pihaknya untuk penanganan baik melalui upaya promotif, kuratif, tracing hingga sosial ekonomi.
Dia mengaku tak masalah mengeluarkann dana sebesar itu, demi untuk menyelesaikan perkara corona di Jatim. Dana sebesar itu setara dengan 7 persen anggaran APBD Jawa Timur tahun 2020.
Dana tersebut diperoleh setelah pihak Pemprov Jatim melakukan realokasi dan refocusing di APBD Jatim. Namun, Kofifah enggan menyebutkan, dana dari dinas apa yang terpaksa ia pangkas.
"Penanganan dampak sosial ekonomi itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian, tapi tetap butuh bantuan dan kerjasama, antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat 3 April 2020, saat melakukan konferensi pers mengenai persebaran covid-19 di Jatim.
Khofifah mengatakan, bantuan sosial ekonomi itu akan ia bagi kepada masyarakat di Jatim, sesuai data yang ia miliki di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, di daerah pedesaan Jatim, ada sekitar 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), 3,73 juta KK diantaranya sudah tercatat dalam DTKS.
Sedangkan di wilayah perkotaan yang fokus ekonominya bukan di bidang agro, ada sekitar 3,8 juta KK, 1 juta KK diantaranya sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan, sudah dibantu oleh pemerintah pusat dengan nilai sebesar Rp1,040 juta. Menurut Khofifah, saat ini tugas Pemprov adalah menambah kekurangan bantuan dengan kabupaten/kota.
"Saya dapat info, di wilayah kepulauan itu juga perlu perhatian khusus. Masa seperti ini, mereka tak bisa jual ikan, makanya kami akan bantu. Lalu di perkotaan itu misal para driver ojek online ini, mereka merosot penumpangnya. Makanya kami hadir di situ," jelas Khofifah.
Fantastisnya jumlah dana yang digelontorkan untuk membantu masalah ekonomi, Khofifah juga meminta para kepala daerah di Jatim turut merealokasi atau refocusing anggaran APBD milik mereka, dengan kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19.