Foto Ilustrasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. (Foto: https://kpu-surabayakota.go.id)

Dampak COVID-19, 155 anggota PPK Pilkada Surabaya Dinonaktifkan

Pilkada 28 March 2020 21:07 WIB

Sebanyak 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Surabaya 2020 yang telah dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada 29 Februari 2020 dinonaktifkan sejak 25 Maret 2020 sebagai dampak mewabahnya virus corona. 

"Bukan dibekukan, tapi dinonaktifkan masa kerjanya sejak 25 Maret 2020 sampai dengan ada perintah lebih lanjut dari KPU RI untuk mengaktifkan kembali," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi di Surabaya, Jumat.

Tidak hanya penonaktifan PPK, lanjutnya, KPU Surabaya juga menunda pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mestinya dijadwalkan pada 22 Mret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Menurut dia, penundaan ini menyusul adanya Surat Keputusan KPU RI Nomor 285 Tahun 2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS.

Selain surat tersebut, penundaan aktifitas PPK juga merujuk pada Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020.

"Penonaktifan sementara ini merupakan konsekwensi dari penundaan tahapan yang juga ditunda. Makanya dinonaktifkan sementara atau penundaan masa kerja," ujarnya.

Hal sama juga dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Surabaya, Subairi. Ia mengatakan penonaktifan PPK tersebut merupakan instruksi dari KPU RI berdasasar surat nomor 285.

"Dalam surat tersebut disebutkan menunda semua aktiftas tahapan yang dilakukan PPK dan PPS sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut," katanya seperti dikutip dari Antara.

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

26 Sep 2020 18:42 WIB

Ganjar Setuju Proses Hukum Pesta Dangdut di Tegal

Nusantara

Proses hukum harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

26 Sep 2020 18:35 WIB

PPNI Kota Malang Sebut ada 191 Perawat yang Terkena Covid-19

Jawa Timur

Terus lakukan upaya tracing kepada anggotanya.

26 Sep 2020 18:07 WIB

IKOHI Jatim Kecam, Dua Pejabat Eks Tim Mawar jadi Pejabat

Nasional

Dua pejabat eks Tim Mawar jadi pejabat di Kementerian Pertahanan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...