Dewan Desak Diknas Surabaya Mendata Orangtua Siswa Tak Mampu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Dewan sebelumnya ada yang mengusulkan penggratisan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk sekolah-sekolah swasta. Usulan menggratiskan SPP ini, mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Jika usulan ini disetujui, nantinya Pemkot Surabaya yang akan meng-cover SPP siswa dari orang tua tak mampu tersebut. Anggarannya bisa berasal dari Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) atau melalui pos anggaran lain yang nantinya bisa dianggarkan DPRD Surabaya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2020. Usulan ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban ekonomi warga Surabaya yang terkena dampak wabah virus Corona.
Usulan itu dilontarkan oleh Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya. Kata dia, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat kurang lebih sekitar 1.225 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Surabaya. Rinciannya 527 SD swasta dan 304 SD Negeri. Sedangkan untuk SMP swasta terdapat 327 sekolah, sedangkan SMP negeri ada 67 sekolah.
"Untuk itu saya berharap kepada sekolah swasta yang menerima dana Bantuan Operasional Daerah (Bopda) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu bisa diseleksi," lanjutnya.
Politisi dari Golkar itu juga berharap agar Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pendataan siswa di sekolah-sekolah swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Minimal, kepada warga Surabaya yang tercatat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota Surabaya.
"Untuk itu saya berharap kepada sekolah swasta yang menerima dana Bopda dan BOS itu bisa diseleksi. Jadi memang itu sasarannya minimal MBR lah," harapnya.
Menanggapi hal itu, Antonius Gunarto Wakil Kepala Sekolah SD St. Yosef Surabaya, mengatakan, mereka saat ini memang sedang membahas usulan penggratisan SPP tersebut dengan pengurus sekolah lainnya.
Ia menyebut beberapa waktu yang lalu, sekolah yang ia pimpin menemui beberapa wali murid yang mengajukan keringanan SPP di sekolahnya. Beberapa wali murid ini juga beralasan, pembelajaran saat ini dilakukan secara online alias menggunakan metode daring sehingga dianggap kurang efektif.
"Ya memang kemarin ada beberapa wali murid yang mengajukan seperti itu. Namun, keputusan masih menunggu dari yayasan," ucapnya saat dihubungi Ngopibareng.id
Sementara itu, sampai berita ini ditulis Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Supomo belum memberikan tanggapan. Reporter Ngopibareng.id sudah mencoba menghubungi melalui WhatsApp namun belum dibalas.
Begitu juga saat coba dihubungi langsung dengan lewat telepon, terdengar suara perempuan yang menanggapi. "Ini Bapak lagi rapat dengan saya," kata perempuan tersebut kepada reporter Ngopibareng.id
Saat ditanya kapan bisa dihubungi kembali, perempuan tersebut tak bisa memberikan jawaban. "Wah tak bisa memastikan ya," kata dia.