Catatan Langgar HAM, Senat AS Pertimbangkan RUU untuk Hukum Saudi

11 Jul 2019 20:35 Internasional

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menghukum Arab Saudi karena berbagai pelanggaran HAM, tetapi tidak menghalangi penjualan senjata AS ke negara kerajaan itu.

Senator James Risch dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Idaho mengatakan, Diplomatic Review Act atau UU bipartisan mengenai Tinjauan Diplomatik Arab Saudi menyerukan pandangan menyeluruh pada hubungan AS-Saudi dan meminta pertanggungjawaban anggota keluarga kerajaan Saudi atas berbagai pelanggaran HAM - termasuk pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, hak-hak perempuan, dan serangan udara koalisi di Yaman yang telah membunuh ribuan warga sipil.

"Itu adalah pandangan Kongres bahwa sejak Mohammed bin Salman menjadi Putra Mahkota dengan wewenang besar atas urusan luar dan dalam negeri, Arab Saudi telah menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan mengganggu," menurut RUU tersebut.

Ia meminta Presiden Donald Trump untuk menolak atau mencabut visa bagi anggota keluarga kerajaan, sampai catatan HAM negara itu membaik.

Tetapi RUU yang harus disahkan oleh Presiden Trump itu, tidak akan menghentikan penjualan senjata AS ke Saudi. Demikian seperti dikutip voa, Kamis 11 Juli 2019.

Blokir penjualan senjata

Terkait kebijakan AS atas Arab Saudi, Senat Amerika, beberapa waktu lalu, memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi oleh pemerintah Trump menjual senjata ke Arab Saudi.

Langkah itu memunculkan tantangan baru bagi aliansi Presiden Donald Trump dengan negara itu di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump berjanji akan memveto langkah tersebut. Gedung Putih mengatakan penghentian penjualan itu "akan mengirim pesan bahwa Amerika meninggalkan mitra dan sekutunya pada saat ancaman terhadap mereka meningkat."

Secara keseluruhan, terdapat 22 resolusi, satu untuk masing-masing penjualan individu. Tetapi sebagian besar resolusi itu dianggap sebagai paket supaya Senat tidak terlibat perdebatan panjang untuk masing-masing resolusi.

Penulis : Riadi


Bagikan artikel ini