Bukan Hanya Jokowi, Megawati dan Puan Sempat Bujuk Risma
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui dirinya sempat mendapat tawaran jabatan sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya Jokowi saja yang menawari Risma, tapi juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Risma. Ia beralasan, masih ada kewajiban yang harus ia selesaikan terkait masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya yang masih tersisa sekitar setahun lagi.
"Sekitar bulan September kalau tidak salah, aku ketemu sama Bu Mega. Ya itu, aku ditawari posisi Menteri di kabinet Pak Jokowi," kata Risma pada Rabu 23 Oktober 2019 di Balai Kota Surabaya.
Meski tawaran pertama ditolak oleh Risma, ternyata Megawati tak patah arang. Menurut pengakuan Risma, berkali-kali Megawati meminta Risma membantu Presiden Jokowi di periode keduanya. Bahkan, Mega memberi waktu Risma untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menolak kesekian kalinya.
"Iya, Bu Mega nawarin terus. Beliau sampek bilang, wes mbak ojo kesusu ya. Dipikir sek ae. Sak durunge Oktober ya mbak, tak enteni jawabane. Jadi sampai bilang gitu," kata Risma.
Merasa tak mampu membujuk Risma, giliran Puan Maharani yang menghubunginya. Sama dengan Megawati, Puan terus berusaha meminta Risma bersedia masuk ke kabinet Jokowi. Bahkan, Ketua DPR RI tersebut menelepon langsung Wali Kota Surabaya ini.
"Baru beberapa hari lalu kok hubungi saya. Ya saya jawab, kalau saya masih mau selesaikan jabatan di Surabaya dulu," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, nama Risma sempat masuk dalam calon menteri di Kabinet Jokowi. Ia bersanding dengan Azwar Anas sebagai calon menteri yang berasal dari kalangan kepala daerah.
Bahkan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto dalam kunjungannya ke Jatim beberapa waktu lalu mengatakan, jika Risma dan Anas cocok untuk membantu Jokowi. Terlebih, keduanya memiliki track record yang baik selama memimpin daerahnya.
"Mereka masuk dalam radar dari kalangan kepala daerah. Kalau portofolio bagus, bukan tak mungkin presiden pilih mereka," kata Hasto saat itu.