Buka Webinar MUI, Wapres: Wakaf Uang Bukan Untuk Pemerintah

Wakil Presiden RI Prof KH Ma'ruf Amin menegaskan wakaf uang tidak diperuntukkan untuk pemerintah, namun ditujukan agar umat benar-benar memiliki dana abadi. Pemerintah dalam hal ini, tutur dia, hanya memfasilitasi agar wakaf uang ini menjadi gerakan bersama umat sehingga hasilnya besar.

Namun, isu yang berkembang seolah pemerintah kekurangan dana dan memanfaatkan wakaf uang adalah tidak benar. Sebab, pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja sudah memiliki mekanisme sendiri.

"Gerakan Nasional Wakaf Uang ini bukan untuk pemerintah. Pemerintah sudah ada mekanismenya sendiri. Pemerintah dalam melakukan pembangunan sudah punya dana melalui Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Itu nilainya sangat besar. Bahkan ada yang retail yang sampai 500 ribu Rupiah.

Bahkan pemerintah sekarang memiliki lembaga pengelola investasi sendiri," ujar Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, saat membuka Webinar Literasi Wakaf Uang bertema "Menjernihkan Sengkarut Bincang Publik", Kamis 11 Februari 2021. Acara ini digelar secara virtual.

Kegiatan ini diinisiasi Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Pusat. Menurut Wapres, pemerintah dalam meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang ini hanya bertujuan membantu agar umat benar-benar memiliki dana abadi umat yang besar.

Melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, salah satu fokusnya adalah mengembangkan dana sosial syariah. Selain zakat, wakaf uang menjadi bagian dari dana sosial syariah yang ingin dikembangkan.

"Salah satu potensi yang kita ingin kembangkan adalah wakaf uang karena lebih fleksibel. Itulah sebabnya, maka kemudian bagaimana menggerakkan wakaf ini, padahal potensinya besar," ujarnya.

Beberapa kalangan, memang merespons negatif wakaf dengan mengatakan lebih baik langsung disumbangkan kepada para usahawan umat. Namun, Ma'ruf Amin menegaskan, bila itu yang dilakukan maka bila terjadi kerugian usaha, dana pokok wakaf akan habis dan itu melanggar ketentuan wakaf.

"Sebab nilai wakaf harus tetap, tidak boleh berkurang. Maka wakaf yang dihimpun melalui Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU) di bawah koordinator Badan Wakaf Indonesia ini dinilainya tepat," tuturnya.

Sebab, lanjutnya, dana yang akan digulirkan kepada umat untuk kegiatan produktif, adalah dana keuntungan pengelolaan wakaf, bukan dana pokok wakaf. Dengan begitu, kalaupun nanti dalam kegiatan produktif ada kerugian, maka yang berkurang bukan dana pokok wakaf, tetapi dana keuntungan wakaf itu.

"Karena wakaf itu sifatnya abadi, dan kalau itu bisa dikumpulkan, dikembangkan, itu bisa menjadi bola salju yang semakin lama semakin besar," ujar Ma'ruf Amin.

Selama ini, lanjut Ma'ruf Amin, gerakan wakaf uang di Indonesia hanya dalam bentuk gerakan kecil-kecil. Tentu saja gerakan seperti ini tidak menghasilkan keuntungan pengelolaan yang besar.

"Peran pemerintah dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang adalah menyemarakkan wakaf, sehingga wakaf menjadi gerakan nasional, dan dana yang terkumpul semakin banyak," sambungnya.

Dengan melimpahnya dana wakaf tersebut, maka dana keuntungan pengelolaan wakaf juga akan berlipat. Dana keuntungan tersebut akan bisa terus dimanfaatkan menjadi dana pengembangan ekonomi umat yang selama ini tertinggal.

"Pemerintah hanya ingin mengarahkan, dana pokoknya tidak boleh habis, nanti hasil pengelolaan dana wakafnya itu yang dibagikan sesuai dengan permintaan si wakif. Jadi wakif itu sudah menyebutkan, nanti hasilnya untuk lembaga ini, yayasan ini, komunitas ini, nanti itu hasilnya dibagikan sesuai permintaan wakif. Karena itu kita ingin memperbaiki nadzir (LKSPWU) ini supaya profesional. Jangan sampai wakaf tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian juga menjadi hilang. Kita jalankan semua secara transparan," kata Ma'ruf Amin.