Biaya Logistik Pelabuhan di Indonesia Masih Mahal

Pelabuhan di Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibanding dengan negara lain disebabkan biaya logistik yang mahal dan "dwelling time" (waktu bongkar muat kapal) masih lama.

"Menurut data World Bank tahun 2018 biaya logistik Indonesia kurang lebih 25 persen dari PDB,sehingga kalah dengan Vietnam dan /Malaysia yang mana biaya logistiknya hanya sekitar 13–15 persen dari PDB," kata Staf Khusus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya di Jakarta, Rabu.

Pendapat tersebut dikatakannya dalam Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diadakan Media Ocean Week. Hadir dalam dialog itu antara lain Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto, dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan.

Dikatakan, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam industri pelabuhan dan pelayaran mengingat tercatat sebagai negara maritim dan 40 persen perdagangan logistik dunia adalah melewati perairan Indonesia.

Indonesia seharusnya telah unggul, sehingga harus mampu menguasai teknologi. "Saat kita menguasai tekonologi dan logistik maka Indonesia berhasil memanfaatkan potensi maritimnya dengan baik," katanya.

Dikatakan, dalam rangka peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia terhadap pelabuhan di negara lain, gebrakan Revolusi Industri 4.0 sangat dibutuhkan.

Dengan membuka peluang Industri 4.0 untuk masuk dalam industri pelabuhan, maka sekaligus membuka pintu bagi teknologi baru dan inovatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu dengan "Big Data" pelabuhan yang kemudian dapat di integrasikan pada lembaga-lembaga terkait hingga efisiensi dalam proses bongkar-muat kapal menuju pelabuhan Indonesia yang efisien," kata Wihana.

Kementerian Perhubungan, katanya, telah memulai gerakan digitalisasi, seperti mengembangkan sistem Inaportnet sebagai wujud digitalisasi alur logistik.

Melalui sistem Inaportnet pada 2019 akan disinergikan dengan lembaga dan kementerian lain seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Sistem Inaportnet/saat ini adalah versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur delivery order online /(DO Online) di 16 pelabuhan.

"Dengan ini diharapkan digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang," katanya

Diharapkan dengan adanya revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan dan pelayaran dapat membawa logistik Indonesia yang lebih efisien dan berdaya saing yang dapat dilaksanakan dengan kolaborasi antara universitas, pemerintah, swasta, masyarakat, dan media, sebagai langkah konkrit mendorong digitalisasi di sektor pelabuhan.