Ilustrasi: Aliansi BEM seluruh Indonesia waktu berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak RUKUHP dan revisi Undang-undang KPK
Ilustrasi: Aliansi BEM seluruh Indonesia waktu berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak RUKUHP dan revisi Undang-undang KPK

BEM Seluruh Indonesia Hari Ini Nekat Gelar Unjuk Rasa Bela KPK

Ngopibareng.id Nasional 17 October 2019 09:54 WIB

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tetap akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Diperkirakan 10 universitas akan bergabung dalam demonstrasi siang ini 17 Oktober 2019.

"Banyak yang akan ikut, lebih dari 10 universitas, aliansi BEM SI wilayah BSJB, yang jelas (BEM se-Jabodetabek dan Banten) BSJB," kata Koordinator Media BEM SI, Ghozi Basyir Amirulloh dalam keterangan pers yang diterima ngopibareng.id, Kamis 17 Oktober 2019.

Ghozi menyebut rencananya hari ini massa akan berkumpul di Patung Kuda, pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, massa akan bergerak menuju Taman Pandang Monas di depan Istana Negara.

Sementara itu, koordinator aksi di depan Istana Presiden, Muhamad Abdul Basit juga memastikan substasi tuntutan demonstrasi masih sama, yakni mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Mereka meminta Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.

Abdul juga mengaku telah memberi surat pemberitahuan menggelar aksi kepada kepolisian. "Surat pemberitahuan sudah kami serahkan, Sudah artinya polisi sudah tahu soal rencana aksi ini," kata Abdul Basit.

Senada dengan Abdul, Ketua Dema UIN Jakarta, Sultan Rivandi, mengatakan pihaknya juga akan ikut turun unjuk rasa di depan Istana. Dia memastikan akan terus mengawal hingga Perppu diterbitkan oleh Jokowi.

"Kami akan terus konsisten mengawal Perppu, dan tidak akan pantang mundur, dan tetap menjaga kondusifitas karena kita turun untuk mengkritik kebijakan publik," kata Sultan.

Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sebelumnya menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Sikap Kapolda Metro Jaya ini berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak mempermasalahkan rencana demonstrasi pada saat acara pelantikannya bersama Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

"Lho namanya demo, dijamin konstitusi," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum.

Jokowi bahkan sampai dua kali mengatakan bahwa demonstrasi tidak dilarang.

Wartawan pun bertanya mengenai mengapa pihak kepolisian melarang demonstrasi pada saat acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf.
Jokowi menjawab, "Tanya Kapolri".

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

27 Oct 2020 20:09 WIB

Menristek: Vaksin Merah Putih akan Diujicobakan pada Hewan

Rek, Ojok Angel Tuturane

Vaksin merah putih bulan ini akan diujicobakan pada hewan.

27 Oct 2020 14:58 WIB

Indonesia Akan Punya 6 Varian Vaksin Covid-19

Nasional

Dikembangkan oleh lembaga yang berbeda-beda.

27 Oct 2020 12:25 WIB

Fuzzy Logic, Inovasi Keamanan Motor dari Maling Buatan PENS

Teknologi dan Inovasi

Fuzzy Logic, inovasi keamanan motor dari maling buatan mahasiswa PENS.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...