Walikota Malang, Sutiaji saat menemui massa aksi di dari BEM Malang Raya (Foto: Lalu Theo/ngopibareng.id)
Walikota Malang, Sutiaji saat menemui massa aksi di dari BEM Malang Raya (Foto: Lalu Theo/ngopibareng.id)

BEM Malang Raya akan Terus Demo Jika Perppu Tak Keluar November

Ngopibareng.id Jawa Timur 26 October 2020 15:42 WIB

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya mengadakan aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Balai Kota Malang, pada Senin 26 Oktober 2020. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 5 November 2020, atau bulan depan. Jika tidak, mereka mengancam akan terus menggelar aksi di Kota Malang.

"Jika tanggal 5 November 2020 nanti tidak dikeluarkan (Perppu), maka kami akan turun jalan terus," ungkap Koordinator BEM Malang Raya, Mahmud, pada Senin 26 Oktober 2020.

Bahkan, Mahmud berjanji akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih banyak jika pada bulan depan Presiden Joko Widodo tidak juga mengeluarkan Perppu.

"Saya akan mengerahkan massa yang lebih banyak dan setiap hari akan berunjuk rasa sampai presiden mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk memabatalkan UU Omnibus Law," katanya.

Mahmud mengatakan, aksi ini juga sekaligus sebagai bentuk edukasi terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada masyarakat. Ia meminta kepada Pemkot Malang untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

"Sebelumnya, kami turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi terkait undang-undang ini. Ternyata, banyak yang melakukan penolakan. Untuk itu, saat ini kami sampaikan kepada eksekutif agar diteruskan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji yang datang menemui massa aksi menerangkan pihaknya akan segera meneruskan tuntuta massa aksi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

"Setelah dari kementerian, nanti akan diteruskan kepada presiden. Otoritas sepenuhnya, pusat mendengar atau tidak, itu bukan domain kami. Kami, sebagai pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat hanya membantu menyampaikan saja," terangnya.

Sutiaji menambahkan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja ada beberapa poin yang tidak ia setujui. Salah satunya yaitu tidak diaturnya pembatasnya jarak antara retail modern dengan toko tradisional.

"Salah satunya, yakni terkait masalah perizinan yang dikhawatirkan tidak bisa diterima oleh local wisdom yang ada. Seperti contohnya, di Kota Malang ada pembatasan pembukaan retail modern yang dikhawatirkan akan menekan ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Penulis : Lalu Theo Ariawan Hidayat Kabul

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

30 Nov 2020 23:45 WIB

Khofifah Minta Kepala Daerah Percepat Realisasi Anggaran

Pemerintahan

Harap percepatan anggaran untuk tangani dampak Covid-19

30 Nov 2020 23:30 WIB

Pukuli Warga, 4 Polisi Prancis Diseret ke Pengadilan

Internasional

Mereka memukul warga kulit hitam pada 21 November lalu.

30 Nov 2020 23:10 WIB

Bagikan Beras saat Pilkada, Warga Jabar Dipenjara Tiga Tahun

Pilkada

Pelanggaran pilkada di Ciganjur.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...