Dobel Data, Satgas Minta Pusat & Daerah Intensifkan Sinkronisasi

Pemerintah sedang melakukan sinkronisasi data penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah. Hal ini terkait pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya.

Karenanya hal ini berpengaruh terhadap adanya perbedaan data antara pusat dan daerah seperti di Provinsi Jawa Tengah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan supaya datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," kata Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 2 November 2020.

Menurut Wiku, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan. Hal yang diinginkan, agar semua daerah dapat mengakses data secara realtime . Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama.

"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," katanya.

Satgas Penanganan Covid-19 akan selalu memberikan informasi perkembangan terkini kepada masyarakat tentang proses peningkatan kualitas pencatatan, dan pelaporan data. "Hal ini terkait upaya penanganan Covid-19 berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ilmiah," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menyampaikan protes ke Kemenkes terkait perbrdaan data antara pusat dan daerah.

Ganjar menegaskan bahwa data yang dirilis Satgas Covid-19 Pusat pada 29 November yang mengatakan Jateng mengalami penambahan kasus 2.036 adalah keliru.

"Itu kemarin datanya salah, data kita hanya 844 kasus, kenapa disampaikan 2.036. Saya telpon pak Menkes dan sudah langsung direspon untuk segera diperbaiki. Saya sampaikan juga ke pak Menko Marinvest dan sudah komunikasi langsung dengan Pusdatin Kemenkes serta pak Wiku dari Satgas Covid-19 pusat. Semuanya sepakat, ya memang ada persoalan dalam pengelolaan itu (data). Ini kesempatan kita memperbaiki," kata Ganjar kala itu.