Ilustrasi penumpang turun dari pesawat. (Foto: Setkab)

Begini Tarif Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Sesuai Aturan Baru

Ekonomi dan Bisnis 30 March 2019 15:07 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemarin telah menetapkan batas tarif tiket pesawat. Aturan baru ini dituangkan lewat Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, pada 29 Maret 2019.

Melalui KM Nomor 72 Tahun 2019 ini, Menteri Perhubungan menetapkan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk setiap rute penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tercantum dari Keputusan Menteri itu.

Besaran tarif batas atas sebagaimana dimaksud, menurut Keputusan Menteri ini, belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggunan dari PT Jasa Raharja (Persero), biaya tambahan, dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

“Penetapan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dijadikan pedoman bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute,” bunyi diktum KETIGA Keputusan Menhub itu.

Dalam Keputusan Menhub itu diatur juga bahwa tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi dengan ketentuan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang ditetapkan.

Menurut Keputusan Menhub ini, Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal dalam memberlakukan tarif untuk penumpang pelayanan ekonomi harus memperhatikan: a. masukan dari asosiasi pengguna jasa pengguna jasa penerbangan; b. perlindungan konsumen; c. perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; d. melakukan publikasi, yaitu menyebarluaskan tarif yang diberlakukan melalui media cetak dan elektronika dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara.

“Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi diktum KEENAM Keputusan Menteri ini.

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

24 Jun 2020 19:37 WIB

Tujuh Maskapai Melanggar Undang-undang, Ini Kata Kemenhub

Ekonomi dan Bisnis

KPPU putuskan ketujuh maskapai nasional melanggar undang-undang.

16 Jun 2020 10:07 WIB

Nih...Pemerintah Ijinkan Tarif Pesawat Naik

Ekonomi dan Bisnis

Maskapai penerbangan diijinkan menaikkan tarif tiket pesawat.

24 Apr 2020 11:47 WIB

Arsenal Pingin Beli Pemain Ini, Tapi Harganya Terlalu Mahal

Liga Inggris

Arsenal ingin memboyong bek Bilbao, Unai Nunez, tapi ragu karena harganya.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...