Ketua Bawaslu Jatim M Amin usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu 11 September 2019. (Foto: Faiq/ngopibareng.id)

Bawaslu Jatim Temui Khofifah, Ada Apa?

Jawa Timur 11 September 2019 20:40 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu 11 September 2019.

Pertemuan ini, menurut Ketua Bawaslu Jatim, M. Amin, membahas terkait adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Kabupaten dan Kota yang akan diadakan pada  2020.

"Koordinasi mengenai berbagai macam permasalahan termasuk menghadapi Pilkada 2020. Karena di provinsi tidak ada pilkada tidak ada pilgub, sehingga yang kami lakukan adalah koordinasi untuk pemilihan kepala kabupaten dan kota," kata Amin, kepada awak media usai pertemuan dengan Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 11 September 2019 sore.

Lebih rinci lagi, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Pengawasan, Aang Khunaifi menjelaskan, dirinya menerima informasi bahwa ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sepertinya juga ingin berpartisipasi dalam proses pilkada 2020.

Mengenai informasi ini, dirinya berpesan kepada Ibu Gubernur agar program yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur tidak dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menaikkan elektabilitas maupun popularitas.

"Kami juga menyampaikan beberapa tahapan maupun persiapan pelaksanaan pilkada di 2020, khususnya terkait dengan penganggaran Bawaslu Kabupaten Kota yang di beberapa tempat masih belum ada pembahasan," ujar Aang Khunaifi.

Terkait dengan persiapan pilkada 2020, pihaknya mengajukan kondisi kesiapan bawaslu Jatim serta kapan akan memulai merekrut tenaga pengawas di kecamatan hingga desa maupun kelurahan.

 

Apabila ASN akan ikut berpartisipasi dalam pilkada 2020, sesuai aturan ketentuan undang undang Pilkada, yakni mewajibkan ASN, TNI, maupun anggota legislatif yang mencalonkan sebagai calon kepala daerah itu wajib mundur.

 

"Prinsipnya pertemuan ini itu untuk memastikan bahwa ASN juga harus netral dalam menyongsong pelaksanaan pilkada 2020 dan program program pemerintah khususnya di wilayah provinsi jawa timur tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan saat ikut kontestasi Pilkada nantinya," ucap Aang Khunaifi.

 

Senada dengan Aang Khunaifi, ketua Bawaslu Jatim M. Amin menambahkan, dirinya berharap agar tetap menajaga netralitas. "Kita ikuti nanti aturan mainnya bagi ASN, TNI maupun anggota DPR ada aturan tentang bagaimana proses pencalonannya," pungkasnya.

Penulis : Faiq Azmi

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

02 Jun 2020 17:34 WIB

Penyebaran Covid di Jatim Tertinggi, Menkes Gerojok Bantuan

Jawa Timur

Untuk percepat penanganan covid di Jatim.

01 Jun 2020 22:12 WIB

Hari Lahir Pancasila, Jatim Catat 95 Kasus Covid-19 Baru

Jawa Timur

Meski menurun, Khofifah tetap meminta warga lakukan kawaspadaan berganda.

01 Jun 2020 21:15 WIB

6 Daerah Lumbung Pangan di Jatim Ini Diminta Percepat Masa Tanam

Jawa Timur

Ia ingin selama pandemi dan kemarau, stok pangan Jatim tercukupi

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...