Peta sebaran kasus di Jatim per tanggal 8 Juli 2020. (Foto: tangkapan layar)

Kurva Covid-19 Tak Turun, Pakar: Jangan Salahkan Jatim

Jawa Timur 09 July 2020 15:46 WIB

Perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka menekan angka kasus positif virus corona atau Covid-19 sudah habis. Kondisinya, parah karena angka kasus terus naik tajam.

Pakar Epidemologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga, Dr Windu Purnomo menyampaikan, angka kasus yang terjadi hari ini bukan menjadi acuan, karena itu adalah angka penambahan kasus sekitar 7-8 hari sebelumnya atau saat tanggal onset ketika seorang mulai merasakan adanya gejala.

“Yang benar menilai kasus naik turun bukan dari hasil pengumuman, tapi tanggal onset ketika dia tertular pertama kali mengalami gejala. Itu bisa lebih dulu 7-8 hari sebelum tanggal di-declair. Jadi, kalau menilai peningkatan kasus, baru bisa dilihat 7 hari kemudian,” kata Windu kepada Ngopibareng.id, Kamis 9 Juli 2020.

Windu menjelaskan, hari-hari ini memang angka kasus meningkat cukup tajam yang dibuktikan dengan meningkatnya angka attack rate Jatim yang pada akhir pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada akhir PSBB attack rate Jatim masih 14/100 ribu penduduk, namun kini sudah meningkat tajam menjadi 32/100 ribu penduduk.

Hal itu karena sumbangan Kota Surabaya yang angka kasusnya sangat tinggi setiap harinya. Bahkan, attack rate Surabaya kini sudah mencapai 211/100 ribu penduduk, dari angka 91/100 ribu penduduk.

Namum, kata dia, tak bisa semua disalahkan kepada Surabaya atau Jawa Timur saja. Sebab, angka peningkatan kasus ini terjadi karena banyak faktor, bisa karena kedisiplinan masyarkat dalam penerapan protokol kesehatan yang rendah, atau karena kebijakan pemerintah.

Mengapa kebijakan pemerintah? Karena, kata dia, ada beberapa kebijakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ketika masih dalam kondisi darurat namun sudah dipaksakan. Misalnya kebijakan pemerintah membebaskan perjalanan dengan syarat membawa rapid tes.

“Membebaskan perjalanan itu bisa jadi perjalanan sangat mudah dan mengalir dari zona merah ke Jatim, dan bisa menambah kasus di Jatim. Jadi, apa yang terjadi bukan hanya karena kebijakan pemerintah setempat,” katanya.

Windu menambahkan, apabila presiden mau menilai maka harus dinilai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam dua minggu terakhir atau sejak perintah dikeluarkan.

Sebab, ia melihat selama ini angka kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Terbukti, banyak warga yang tidak menggunakan masker, tidak melakukan physical distancing. Di sisi lain, tidak ada upaya pemerintah untuk menindak dengan sanksi yang sangat tegas.

Tak hanya itu, perlu melihat upaya testing yang dilakukan pemda seperti apa, dan kualitas pelayanan di rumah sakit juga sangat menentukan.

Penulis : Fariz Yarbo

Editor : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

09 Aug 2020 12:46 WIB

Lakon Sabdo Pandito Rakjat Berkisah Tentang Dalang Ki Nartosabdo

Hiburan

Sore ini bisa disaksikan secara streaming di Youtube.

09 Aug 2020 12:20 WIB

Video Latihan Anggota Paskibra yang hanya Berjumlah 8 Orang

Nasional

Paskibraka tak menyangka bisa dua kali bertugas gara-gara corona.

09 Aug 2020 12:12 WIB

Covid Sudah Membunuh Lebih 100.000 Warga Brazil

Internasional

Akibat Presiden Jair Bolsonaro meremehkan pandemi ini.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...