Tak Dapat Bantuan? Banyuwangi Buka Layanan Pengaduan di 112

Kabar gembira bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pemkab Banyuwangi membuat sistem pelaporan berbasis online untuk warga terdampak covid-19 yang belum menerima skema bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, pun kabupaten.

"Kami meminta semua desa membuka layanan untuk complain orang yang tidak masuk. Mereka yang tidak sempat laporan ke desa tinggal pencet saja 112," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Kamis, 7 Mei 2020.

Warga bisa melaporkan dirinya atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu bantuan. Dia meminta masyarakat yang merasa berhak tapi belum mendapatkan bantuan untuk datang ke kantor desa atau kantor camat. Jika sudah lapor tapi belum tertampung masyarakat bisa telepon ke hotline 112 untuk melapor.

"Selama NIK-nya disebutkan kita klik di smart kampung langsung keluar. Oh ini pernah dapat, ini belum dapat dan seterusnya," tegasnya.

Anas menyebut pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan berbagai skema bantuan. Semuanya menjangkau 193.000  kepala keluarga (KK) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Banyuwangi. Bahkan, jumlah penerima bantuan melebihi DTKS alias sudah memasukkan warga terdampak non-DTKS. Semua data menurutnya terintegrasi dalam sistem Smart Kampung dalam bentuk nama dan alamat.

”Semua yang ada di DTKS sudah dibagi habis dengan program keroyokan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kuotanya berlebih, sehingga warga terdampak non-DTKS juga sudah masuk,” ujarnya.

Anas mengatakan, dalam situasi pandemi ini, perjalanan data bersifat dinamis . Pasti ada warga terdampak non-DTKS yang belum masuk skema bantuan. Misalnya, ada warga yang hari ini masih punya sumberdaya ekonomi, bisa dimungkinkan dua pekan lagi sudah kesulitan.

Selain itu skema bantuan juga turun tak bersamaan. Anis menyebut ini tak menutup kemungkinan munculnya protes dari warga yang tak mengerti sumber bantuan yang didapat dan jadwal cairnya.

”Ini karena memang penyaluran bantuan memang tidak berbarengan, tapi sudah lebih dari 193.000 KK masuk skema bantuan,” ujarnya.