Bamsoet Minta Menhub Evaluasi Kebijakan Relaksasi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Menteri Perhubungan mengevaluasi kebijakan relaksasi.

Bamsoet menilai relaksasi justru malah menciptakan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tidak menjalankan protokol kesehatan. 

"Kami mendorong pemerintah untuk menyelidiki penumpukan penumpang tersebut. Walaupun maskapai sudah diizinkan untuk kembali beroperasi, namun tetap masih harus menerapkan protokol keamanan dan kesehatan covid-19," katanya.

Bamsoet minta Kemenhub memperbaiki manajamen dan mengevaluasi kebijakan relaksasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan prosedur keamanan covid-19, serta pengawasan yang intensif di setiap wilayah yang diberlakukan relaksasi tersebut.

Seluruh moda transportasi, darat, laut, dan udara harus menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona, serta disiplin melakukan penerapan jaga jarak fisik dan memastikan kapasitas tempat duduk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pemerintah agar memastikan aspek keselamatan dan keamanan pada seluruh moda transportasi, khususnya dalam hal ini penerbangan dan kesehatan seluruh petugas moda transportasi, baik supir bis, kondektur, hingga awak pesawat yang bertugas sudah melakukan rapid test dengan hasil negatif," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke media Jumat, 15 Mei 2020.

Bamsoet juga mendesak pemerintah dalam melakukan pengecualian perjalanan, agar konsisten dan disiplin mengikuti peraturan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19, serta aktif mensosialisasikannya kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat memahami aturan tersebut secara baik.

Akumulasi pandemi Covid-19 yang berpotensi berdampak pada krisis ekonomi yang dapat memunculkan krisis sosial, krisis politik, kemanusiaan, hingga lahirnya tatanan hidup yang baru.

Sebab itu pemerintah didesak supaya terus memantau perkembangan covid-19 nasional dan internasional, sehingga pemerintah dapat menentukan pemetaan langkah strategis untuk melewati pandemi ini dan mengelola kepentingan strategis nasional untuk ke depannya, agar eksistensi dan kemampuan bangsa dapat bertahan dan terus bertumbuh.

Pemerintah diminta mencermati prediksi para ahli pandemik yang mewanti-wanti adanya pandemi gelombang kedua, karena sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti kapan pandemi ini akan berakhir.

"Pemerintah harus melakukan konsolidasi jangka panjang secara optimal, karena jika pandemi covid-19 sudah berhenti dan ditemukan vaksin, masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan secara keseluruhan, oleh karena itu dibutuhkan konsolidasi yang tepat," kata Bamsoet.