Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Supratman Adi, ketika ditemui di Gedung B, FISIP, Universitas Brawijaya (Theo/ngopibareng.id)

Baleg DPR RI Sebut UU Masyarakat Adat Mandeg Karena DIM Tidak Ada

Politik 29 November 2019 18:17 WIB

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Supratman Adi, mengatakan pembahasan RUU Masyarakat Adat belum bisa dilanjutkan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) belum diserahkan.

DIM dibutuhkan untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR-RI. Pembuatan DIM ini merupakan perintah langsung Presiden Jokowi yang menugaskan 6 kementerian, pasca surat dari DPR pada Februari 2018.

"Legislatif sudah bersurat ke presiden pada 2018 lalu untuk pembuatan DIM. Pembahasan tidak bisa dilanjutkan jika DIM tidak ada," katanya usai acara seminar Nasional RUU Masyarakat Adat di Auditorium Nuswantara, FISIP Universitas Brawijaya, Jum'at 29 November 2019 .

Dalam kurun waktu 60 hari sejak DPR melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, DIM harus sudah diserahkan.

Menurut Supratman, DIM tersebut diperlukan sebagai proses verifikasi masyarakat adat yang masih eksis, yang prosesnya dilakukan 6 kementerian tersebut.

"Dalam RUU itu harus masyarakat adat yang masih eksis. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan DIM," katanya.

Supratman menambahkan, DPR-RI akan segera menjalankan amanat konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara.

"Kalau mengenai komitmen, yang dipertanyakan harusnya pemerintah. Karena belum ada DIM. Kalau DPR kan sudah clear," katanya.

Saat ini pembahasan RUU di DPR masih dalam tahap tata tertib dan tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Nanti dalam sidang paripurna DPD dan DPR bersama pemerintah akan memasukkan usulan-usulan mana saja yang masuk Prolegnas. Saya berharap salah satunya adalah RUU Masyarakat Adat ini," katanya.

Senada dengan Supratman, Sekretaris Jendral (Sekjend) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menuntut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat segera dikeluarkan.

"Presiden memang sudah menunjuk 6 kementerian untuk membuat DIM. Semua kementerian bilang sudah, namun barangnya tidak ada. Betulkah ada DIM? Jangan-jangan hanya mitos," katanya.

Penulis : Lalu Theo Ariawan Hidayat Kabul

Editor : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

30 Sep 2020 16:55 WIB

30 Persen Warga Malang Belanja Barang Pasar lewat Online

Jawa Timur

Disediakan website untuk menyambungkan penjual di pasar.

30 Sep 2020 12:21 WIB

MAJU Komitmen Benahi Pasar-Pasar Mati di Surabaya

Pilkada

Pasar mati jadi bukti tidak adanya intervensi Pemkot Surabaya

29 Sep 2020 21:15 WIB

Pemulihan Ekonomi 2021, Pemkot Malang Kaji Pembangunan LRT

Jawa Timur

Panjang trase capai 35 kilometer.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...