Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Forum PBB. (Foto: kemlu/ngopibareng.id)

Antisipasi Perubahan Geopolitik, RI Fokus Soal ASEAN-Indo Pasifik

Internasional 27 September 2019 23:09 WIB

Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi mengatakan diterbitkan dokumen ASEAN tentang Indo-Pasifik dimaksudkan sebagai antisipasi perubahan geopolitik terkait beberapa hal. Di antaranya big powers, ancaman tradisional dan non-tradisional, serta untuk membangun kepercayaan di kawasan Asia Pasifik.

Seperti diketahui, dokumen ASEAN tentang Indo-Pasifik merupakan rilis setelah gelar acara 15th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting, New York, Kamis 26 Sept4ember 2019.

Sebagai informasi, dokumen yang terbit pada Minggu tanggal 23 September 2019 tersebut memuat pandangan ASEAN akan kerja sama Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif.

Adapun kerja sama tersebut mencakup bidang maritim, konektivitas, Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi, serta bidang lainnya.

Lebih jauh dijelaskan Menlu Retno Marsudi, ASEAN mengharapkan Indo-Pasifik dapat berkontriibusi dalam menjaga dan memelihara perdamaian di kawasan Asia Pasifik maupun di tingkat global.

Dalam diskusi tersebut, Retno berkesempatan menyampaikan pandangannya atas peran penting kerjsa sama Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia (MIKTA) dalam multilateralisme.

“MIKTA merupakan mesin dan penjaga sistem multilateralisme,” katanya.

Oleh karena itu, Retno mengajukan inisiatif agar para Menteri Luar Negeri MIKTA dapat menyusun pandangan bersama terkait relevansi sistem multilateral.

Hal tersebut, menurutnya, untuk menjelaskan peran MIKTA dalam memajukan dialog terkait isu-isu global dan membangun beragam jenis kerja sama konkret.

Menyelesaikan berbagai isu

Sejak berdiri 2013 hingga saat ini, MIKTA telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan, termasuk mengeluarkan lebih dari 50 pernyataan bersama yang meliputi isu regional dan global.

Menlu Meksiko selaku Ketua MIKTA tahun 2019 menegaskan komitmen bersama MIKTA untuk penguatan multilateralisme dan terus mengharapkan dukungan bersama dalam memecahkan berbagai isu penting kawasan dank global.

Kali ini, pertemuan yang diselenggarakan di sela Sidang Umum Majelis PBB Ke-74 tersebut dihadiri oleh beberapa Menteri Luar Negeri dari negara anggota MIKTA.

Pada akhir pertemuan, para anggota peserta diskusi menyepakati dokumen “MIKTA Foreign Ministers’ Joint Statement on Terorism and Violent Extremism Condusive to Terrorism”.

Adapun dokumen tersebut memuat komitmen kerja sama penanganan terosisme dan ekstrimisme dalam beragam bentuk berikut manifestasinya.

Dalam diskusi kali ini, penggunaan media internet untuk mendukung tindakan kekerasan seperti serangan di Selandia Baru, Sri Langka, Norwegia dan beragam tempat di Amerika Serikat pun turut dibahas.

Hal tersebut dianggap harus di atasi dengan memastikan internet yang terbuka, bebas, dan aman sejalan dengan aturan dan prinsip Hak Asasi Manusia.

Negara-negara MIKTA menyepakati perlunya penguatan kerjasama internasional untuk memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, peserta juga sepakat mengakhiri segala bentuk diskriminasi, xenophobia, rasisme, dan intoleransi.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

23 Sep 2020 13:01 WIB

Di Jakarta, Bayar PBB dan Retribusi Bisa Pakai GoPay

Teknologi dan Inovasi

Di Jakarta bayar Pajak Bumi dan Bangunan serta retirbusi bisa pakai GoPay

23 Sep 2020 11:10 WIB

Utusan Israel Walk Out dari Sidang PBB saat Erdogan Pidato

Internasional

Erdogan menyampaikan kritik ke Israel atas sikap mereka pada Palestina.

23 Sep 2020 09:17 WIB

Pidato Perdana Jokowi di Sidang Umum PBB, Berikut Lengkapnya

Nasional

Presiden RI Joko Widodo menegaskan, tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...