Antisipasi Pemudik, Desa Diminta Bentuk Satgas Mudik Desa

Untuk mengantisipasi banyaknya pemudik menjelang lebaran tahun ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Banyuwangi meminta setiap desa membentuk Satgas Mudik di tingkat desa. Sebab desa menjadi pintu terakhir masuknya orang dari luar. Selain itu GTPP Covid-19 juga akan mengubah shift kerja petugas di pos screening perbatasan.

Hal ini disampaikan Ketua GTPP Covid-19 Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, usai menggelar rapat di Posko GTPP Covid-19, Kamis, 16 April 2020 malam. Dia menambahkan, usulan merubah shift kerja petugas pos screening perbatasan dari 8 jam menjadi 4 jam ini didasarkan tingginya mobilitas di perbatasan.

"Karena orang masuk ke Banyuwangi kan ada yang ke Bali dan seterusnya, sehingga mobilitasnya tinggi. Maka energinya akan lebih kuat (dengan shift 4 jam)," jelasnya.

Menurut Anas, jumlah orang Banyuwangi yang ada di luar Banyuwangi cukup banyak. Jumlahnya sekitar 56 ribu orang. Utamanya di kota besar seperti Bali dan Jakarta. Melalui Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) masing-masing kota, Anas yang juga Bupati Banyuwangi telah meminta warga Banyuwangi tidak mudik. Dia berharap semua bisa berjalan dengan baik, karena masih banyak warga yang tidak mau mengisolasi diri secara mandiri.

"Maka nanti kita akan kerja sama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga Lanal untuk melakukan jemput bola atau patroli di desa supaya mereka mau mengisolasi diri dan mau masuk ke rumah-rumah isolasi yang telah disiapkan per desa," tegasnya.

Dia menegaskan, dalam rapat koordinasi disepakati bahwa palang pintu akhir pemudik adalah Satgas Mudik Desa. Oleh karena itu, Satgas Mudik Desa diminta bekerja dengan optimal. GTPP Covid-19 telah membahas peruntukan anggaran secara rinci dalam rapat tersebut.

Anggaran untuk Satgas Mudik Desa ini berasal dari Dana Desa dan BLT Desa yang bisa digeser untuk peruntukan program ini. Menurut Anas, aturan untuk ini sudah jelas.

"Saya sudah perintahkan inspektorat, setiap barang yang datang saya minta dicek, difoto, kemudian itu akan menjadi review bagi sistem pengadaan barang yang dalam kondisi sekarang perlu ada ketelitian dan kehati-hatian, tranparan dan akuntabel," bebernya.

GTPP Covid-19 Banyuwangi juga akan lebih sering melakukan rapid test. Untuk itu beberapa pos anggaran akan direlokasi untuk belanja alat rapid test ini. Dia mengaku sudah banyak penawaran alat rapid test yang diterima. Dalam waktu dekat GTPP Covid-19 akan memutuskan untuk membeli alat rapid test yang mana.

"Tadi sudah direkomendasi ini jangan nunggu harga. Karena kalau nunggu harga murah dibanding-bandingkan nanti nggak belanja-belanja. Tadi rapat ini memutuskan silakan belanja yang penting terkait dengan rapid test segera difungsikan bagi mereka yang memerlukan," pungkasnya.