Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kedua kanan) mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu 28 Juli 2019. Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. (Foto: Antara/Wahyu Putro)

Antasari: Koalisi LSM Seolah Hadang Capim KPK dari Polri

Korupsi 30 July 2019 14:05 WIB

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengkritik Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik rekam jejak calom pimpinan KPK yang mendaftar.  Namun sayang, kritik itu seolah hanya untuk menghadang calon pimpinan KPK dari unsur Polri.

Menurut Antasari, aksi koalisi LSM yang menyoroti rekam jejak sejumlah capim KPK tentu baik sebagai pengawasan publik. Namun, pengawasan koalisi LSM hendaknya juga merata terhadap seluruh calon pimpinan dari berbagai latar belakang.

"Kalau kita lihat belakangan yang dikritik kan capim dari satu latar belakang saja, yaitu Polri. Sementara kalau bicara pelanggaran etik misalnya, calon pimpinan dari latar belakang lain juga ada," kata Antasari Azhar lewat tertulis Selasa, 30 Juli 2019.

Antasari mencontohkan, salah satu anggota koalisi LSM, Indonesia Corruption Watch (ICW), pernah menyatakan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan diduga melanggar kode etik lantaran membantu PT Geo Dipa Energi dalam bentuk pemberian informasi rekening sebuah korporasi pada salah satu bank swasta.

"Tapi kenapa pelanggaran kode etik itu tidak dipersoalkan mereka lagi sekarang? Kan yang bersangkutan ikut seleksi capim KPK juga," ujarnya.

Antasari mengatakan seluruh aktivitas koalisi LSM seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Artinya, jika ada calon pimpinan KPK yang menurut mereka dan dengan fakta-fakta yang mereka miliki dianggap akan merugikan publik hendaknya dipersoalkan.

"Kalau sekarang kan seolah koalisi LSM sedang mengadang calon dari Polri saja. Sementara yang lain, yang pernah mereka 'vonis' melanggar etik, seperti dibiarkan saja," kata Antasari.

"Kalau pengawasannya parsial begitu, publik akan menjadi curiga. Jangan-jangan mereka bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik," tambah Antasari.

Soal koalisi LSM yang seperti alergi dengan capim KPK dari latar belakang Polri, Antasari kembali mengingatkan agar kritik mereka tidak menyimpang dari undang-undang.

Dia menyitir pasal 21 ayat 4 UU 30/2002 tentang KPK yang menyebut Pimpinan KPK terdiri atas penyidik dan penuntut umum.

"Penyidik itu Polri dan penuntut umum itu jaksa. Jadi, mengkritik sah-sah saja, tapi jangan menyimpang dari UU," katanya.

Penulis : Antara

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

23 May 2020 09:24 WIB

Forluni UNJ/IKIP: Usut Tuntas Kasus Gratifikasi THR Rektor UNJ

Korupsi

Lembaga Pencetak Guru di Indonesia pun tercoreng

22 May 2020 14:29 WIB

KPK Fasilitasi Kunjungan Online 30 Menit saat Lebaran

Korupsi

Tahanan koruptor hanya dapat kunjungan online saat Lebaran.

22 May 2020 13:31 WIB

Ini Kronologi KPK Lakukan OTT di Kemendikbud

Korupsi

Diam-diam KPK lakukan OTT di Kemendikbud Rabu lalu.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.