Antasari Azhar sesalkan sikap pimpinan KPK yang mengembalikan tanggung jawab ke presiden. Ini diungkapkannya saat menghadiri acara di Solo. (Foto: mdk)

Antasari Azhar Sesalkan Pimpinan KPK Sekarang Lepas Tangan

Korupsi 14 September 2019 17:11 WIB

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan sikap pimpinan KPK saat ini yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga anti rasuah kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk sikap tidak setujunya atas revisi UU KPK.

"KPK ini sudah berusia 17 tahun, seharusnya sudah dewasa. Saya pribadi sangat menyesalkan sikap ketua KPK yang sekarang, Pak Agus Rahardjo," katanya, Sabtu, 14 September 2019.

Ia mengatakan seharusnya Agus dengan pimpinan yang lain berkewajiban tetap menjaga KPK baik secara kelembagaan maupun personel.

"Presiden kan sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya, mengurus negara dan pemerintahan. Kenapa harus disibukkan lagi dengan urusan KPK, padahal KPK ada ketuanya. Ada jajaran dan komisioner. Apalagi ini komisioner lepas tangan. Itu saya tidak suka," katanya.

Sementara itu, terkait dengan beberapa poin revisi yang diterima maupun ditolak oleh Presiden Jokowi, Antasari sepenuhnya setuju.

"Seperti perlu ada SP3 untuk pasien hukum. Kalau Dewan Pengawas iya. Saya menyuarakan perlu Dewan Pengawas. Secara detail panjang ya kenapa perlu," katanya.

Ia mengatakan untuk dewan pengawas ini idealnya sesuai dengan petunjuk presiden, yaitu mereka yang dari akademisi dan tokoh masyarakat, namun jangan penegak hukum yang masih aktif.

"Nanti akan terjadi tabrakan di dalam. Kalau tokoh masyarakat banyak yang jago, seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Masih banyak lagi yang lain," katanya.

Sedangkan mengenai pegawai KPK yang akan di-ASN-kan, menurut dia, sudah sewajarnya dilakukan. "Nanti kalau tidak begitu, tidak ada aturannya. Di mana memperlemahnya. Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok," katanya.

Mengenai poin lain, yaitu penyadapan tidak perlu izin dari lembaga eksternal tetapi perlu izin dari Dewan Pengawas ia juga setuju.

"Karena penyadapan di era saya mungkin sama tetapi saya tidak tahu. Penyadapan ini kan untuk menambah keyakinan alat bukti. Makanya surat perintah penyadapan dikeluarkan setelah ada surat perintah penyelidikan. Sebelum ada surat perintah penyelidikan, penyadapan ini tidak sah. Apakah sekarang seperti itu, saya tidak tahu. Makanya memang harus ada pengawasan," katanya. (ant/wit)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

31 May 2020 09:30 WIB

Soal Bansos, Warga Curiga Presiden Jokowi Dibohongi Pembantunya

Nasional

Warga Jakarta mempertanyakan kacaunya data penerima bansos

31 May 2020 08:43 WIB

Islam dan Fauzul Kabiir

Fathorrahman Fadli

Umat Islam menginginkan kemenangan yang besar

30 May 2020 13:58 WIB

Kompetisi Imagi Digital Sosok Bung Karno

Nasional

Museum Kepresidenan Balai Kirti menyelenggarakan kompetisi imagi digital.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...