Angka ‘Stunting’ di Kabupaten Probolinggo di Atas Jatim

Kabupaten Probolinggo belum bisa bebas dari masalah gizi buruk yang mengakibatkan anak di bawah lima tahun (balita) terkena stunting. Terbukti angka balita yang mengalami stunting sekitar 40%.

Tercatat di angka stunting di Kabupaten Probolinggo pada 2013 mencapai 49,9%. Dan pada 2018 turun menjadi menjadi 39,9%. Angka stunting untuk Provinsi Jawa Timur lebih rendah dibandingkan Kabupaten Probolinggo. Yakni, pada 2013 mencapai 35% dan turun pada 2018 menjadi 32%.

“Kami melihat, data stunting di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi. Hanya saja, ada kontradiktif di sini, stunting tinggi tetapi angka kemiskinanrendah,” Kasubdit Informasi dan Komunikasi Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Sarjono, Kamis, 17 Oktober 2019.

Hal itu diungkapkan di sela-sela forum dialog bantuan sosial (BPNT/PKH) dalam rangka intervensi percepatan penurunan prevelansi stunting di Ruang Tengger, Kantor Bupati Probolinggo.

Sarjono menambahkan, banyak faktor pemicu stunting. Di antaranya pernikahan dini, akses sanitasi, kekurangan gizi, hingga akses kesehatan.

“Masih minimnya infomasi terkait stunting yang diterima masyarakat juga harus menjadi perhatian,” kata Sarjono. Padahal stunting dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dibandingkan anak seusia pada umumnya.

Melalui BPNT/PKH, Sarjono berharap bisa menjadi sarana untuk menekan angka stunting. Apalagi Kabupaten Probolinggo termasuk dalam 160 kabupaten/kotga yang menjadi prioritas nasional dalam penanganan stunting. “Untuk menurunkan angka stunting, sebanyak 22 kementerian dikerahkan,” katanya.

Di Jatim, kata Sarjono, ada delapan daerah yang angka stuntingnya tinggi. Yakni, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan. “Kedelapan daerah di Jatim itu mendapat prioritas penanganan stunting,” ujar Sarjono.

Di tingkat nasional, stunting juga menjadi perhatian pemerinrah. Soalnya, angka stuntin secara nasional masih tinggi yakni 37% pada 2013, kemudian menurun menjadi 30% pada 2018.

Terkait stunting, Pemkab Probolinggo berusaha menekan angka stunting. Di antaraya melalui program Sertifikasi Pasangan Pra Nikah pada 2017. Juga ada upaya pemenuhan gizi spesifik dan gizi sensitif difasilitasi Dinas Kesehatan setempat.

“Intervensi pada stunting sudah dilaksanakan oleh beberapa dinaa terkait. Mulai dari ibu hamil, anak balita, anak tumbuh kembang,” kata Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian.

Yulius menambahkan, PKH atau bantuan sosial lainnya berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. “Sehingga perlu ada sosialisasi penggunaan bantuan sosial yang lebih masif kepada penerima,” katanya. (isa)