Kelompok separatis bersenjata Papua Barat. Foto: istimewa

Alasan PBB Tolak Upaya Memerdekakan Papua Barat

Timur Indonesia 06 December 2018 13:25 WIB

Kelompok sparatis yang ingin memerdekakan Papu Barat tampaknya tak mengenal kata lelah. Sebelum tragedi penembakkan massal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua di pegunungan Nduga, Papua pada 3 Desember 2018, PBB sebenarnya sudah menolak upaya memerdekakan Papua Barat.

Penolakan PBB tertuang dalam putusan tertanggal 30 September 2017. Saat itu, PBB menolak petisi kemerdekaan Papua Barat sehingga PBB tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan melawan kedaulatan Indonesia.

Penolakan PBB ini bermula dari sebuah petisi kemerdekaan Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta masyarakat Papua Barat. Dalam petisi itu, mereka meminta kemerdekaan Papua Barat dan lepas dari Indonesia.

Mengutip scmp.com, pada September 2017 sempat memberitakan bahwa Benny Wenda, pemimpin gerakan Papua Barat merdeka sempat memasukkan petisi kemerdekaan pada komite dekolonisasi PBB atau C24.

Saat itu, Benny yang mengasingkan diri ini, mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas warga Papua. Menurut dia, ada sekitar 70 persen warga se Papua yang mendukungnya.

Dalam petisi itu, Benny meminta PBB agar menunjuk utusan khusus untuk menyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua selama provinsi itu berada di bawah kendali Indonesia.

Karenanya, Benny mendesak PBB bisa memasukkan isu Papua Barat ini ke agenda C24, sehingga warga Papua Barat berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Namun, Ketua Komite C24, Rafael Ramirez saat itu menolaknya dan beralasan bahwa mandat komite hanya untuk menangani 17 negara yang diidentifikasi PBB sebagai teritori non-pemerintahan.

Sekadar diketahui, gerakkan Papua Barat merdeka ini bukanlah gerakkan baru. Papua sendiri awalnya bagian dari bekas jajahan Belanda yang dulu dinamai Nugini Belanda.

Saat kemerdekaan, atau tepatnya pada 1963, wilayah Papua kemudian dianeksasi oleh Indonesia dan dinamai dengan Irian Jaya. Hingga akhirnya pada 1999 Indonesia membelah wilayah Papua menjadi dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. (man)

Penulis : Rohman Taufik

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

22 Jul 2019 22:45 WIB

Serangan KSB, Wiranto: Tugas di Papua Nyawa Taruhanya

Nasional

Wiranto meminta dukungan bagi prajurit TNI yang mengamankan pembangunan trans Papua.

04 Mar 2019 11:24 WIB

600 prajurit TNI Dikerahkan untuk Amankan Pembangunan Trans Papua

Timur Indonesia

Pasukan yang diberangkatkan dari Raider dan Batalion Zeni Tempur.

19 Dec 2018 14:08 WIB

BPJN XVII Manokwari Ikut Berpartisipasi Penghijauan Papua Barat

Timur Indonesia

Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang jadi salah satu rangkaian Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.