Akademisi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Faishal Aminuddin saat acara webinar refleksi akhir tahun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (Foto: Lalu Theo/Ngopibareng.id)
Akademisi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Faishal Aminuddin saat acara webinar refleksi akhir tahun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (Foto: Lalu Theo/Ngopibareng.id)

Akademisi UB Nilai Pelibatan Militer Tangani Covid Langkah Keliru

Ngopibareng.id Pojok Unibraw 26 November 2020 11:32 WIB

Akademisi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Faishal Aminuddin menilai langkah pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai langkah yang keliru.

Pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 menurut Faishal tidak disertai dengan argumentasi yang logis oleh pemerintah. Hal ini katanya dapat menyebabkan praktik demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

"Kalau lihat di Indonesia, DPR tidak begitu banyak bersuara. Kemudian pelibatan TNI dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, itu juga sudah diambil. Ini preseden buruk saya kira. Apa urgensinya menurunkan TNI untuk memastikan kedisiplinan masyarakat," dalam acara webinar refleksi akhir tahun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Rabu 25 November 2020.

Selain itu, variabel-variabel yang dapat menurunkan tingkat demokrasi di Indonesia, terang Faishal yaitu inkonsistensi pemerintah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Masyarakat seperti yang kita lihat bingung sendiri. Pemerintah ini maunya apa. Ketat di satu sisi, longgar di sisi yang lain. Kritik terhadap mereka (pemerintah) juga disikapi dengan serius sekali," tuturnya.

Faishal mengatakan sebenarnya pemerintah bisa saja tidak melibatkan militer dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Namun, dalam proses penanganan pandemi, pemerintah harus membuat kebijakan yang konsisten dengan argumentasi yang logis.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan dengan basis argumentasi yang jelas. Tetapi kalau ada ambivalensi dalam kebijakan yang diambil, ini yang repot. Sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah," katanya.

Tanpa adanya basis argumentasi logis dalam setiap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah kata Faishal ini akan menyebabkan pemerintah cenderung menjadi rezim otokratik.

"Ini yang membuat bisa jadi terbiasa kemudian secara halus pemerintahan semakin kuat dan menghasilkan rezim yang otokratik di kemudian hari. Ini kita akan sangat merugi, karena demokrasi yang sudah diperjuangkan lama akan mengalami pemunduran," tutupnya.

Penulis : Lalu Theo Ariawan Hidayat Kabul

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

21 Jan 2021 02:14 WIB

Rencana Perpanjang PPKM Jawa-Bali Dua Minggu

Nasional

PPKM Jawa-Bali recananya akan diperpanjang.

21 Jan 2021 01:58 WIB

Lil Wayne dan Sekutu Donald Trump Mendapat Ampunan Hukuman

Internasional

Rapper Lil Wayne termasuk pendukung Donald Trump.

21 Jan 2021 01:40 WIB

Donald Trump Kabur, Lagu Lawas Y.M.C.A Viral

Musik

Donald Trump kabur tak hadiri pelantikan Joe Biden.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...