AHY: Pembebasan Ba'asyir Bukti Ketidakjelasan Pemerintah

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Putra Sulung Presiden RI Ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, Partai Demokrat, menilai ada ketidakjelasan dalam sikap pemerintah.

"Yang jelas Partai Demokrat melihat ini ada ketidakjelasan dari sikap pemerintah," kata AHY di Surabaya, di sela safarinya di Tuban, Jawa Timur, Rabu, 23 Januari 2019.

Pemerintah Indonesia, kata dia, haruslah memikirkan segala aspek dalam mengambil kebijakan. Apalagi soal pembabasan Ba'asyir yang menurutnya sangat kental dengan nuansa politis.

"Bagaimanapun pemerintah itu harus memikirkan segala aspek utamanya dalam proses hukum, tidak boleh ada nuansa politis," katanya.

Lanjut AHY, pemerintah seharusnya tak boleh mencampuradukkan hukum dengan intervensi politik. Baik untuk kasus Ba'asyir maupun kasus-kasus yang lain.

"Tidak boleh ada intervensi politik yang dilakukan terhadap siapapun dalam kasus apapun," kata dia.

Tahun politik seperti hari-hari belakangan, menurut AHY adalah masa-masa yang sangat kompleks dan krusial. Maka itu, negara seharusnya tidak membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membingungkan masyarakatnya.

"Menuju Pilpres 2019 tentu dihindarkan dari segala bentuk tindakan yang membuat masyarakat semakin bingung terhadap keputusan yang diambil oleh negaranya," kata dia.

Bagi AHY, panglima tertinggi di negeri ini adalah hukum, bukan politik. Ia pun meminta seluruh pihak betul-betul menjaga kemurnian hukum dari kepentingan politik.

"Yang kita inginkan negara ini panglimanya adalah hukum bukan politik, jangan sampai hukum dipolitisasi, dan inilah yang akan kita jaga ke depan," kata dia. (frd)