Agenda Strategis untuk Bangsa, Ini Masukan PP Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, organisasi yang dipimpinnya menaruh sikap positif dan kepercayaan bahwa dengan komitmen, nilai dasar, dan visi kenegaraan yang fundamental maka seluruh kekuatan strategis nasional. Yakni, pemerintah, partai politik, dan segenap komponen bangsa dapat membangun kesdaran kolektif dan kebersamaan untuk terus memberi harapan positif bagi seluruh rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Para pemimpin nasional dari pusat hingga daerah juga diharapkan mengedepankan keteladanan, kebersamaan, kedamaian, dan sikap kenegarawanan yang luhur dalam perikehidupan kebangsaan," kata Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara khusus Muhammadiyah mengungkapkan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. Pertama,  agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa.

"Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa," kata Haedar Nashir.

"Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa," ucap Haedar Nashir.

Kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.

"Termasuk di dalamnya dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa," jelas Haedar, ketika menerima sejumlah tokoh politik di Jakarta, belum lama ini.

Ketiga, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekolompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keempat, Rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unghul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Termasuk dalam memanfaatkan 20 prosen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.

Kelima, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut.

"Keenam, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam," pungkas Haedar. (adi)