Pilwali Surabaya berlangsung di tengah pandemi covid-19, Pemkot diminta bantu KPU. (Ilustrasi)
Pilwali Surabaya berlangsung di tengah pandemi covid-19, Pemkot diminta bantu KPU. (Ilustrasi)

Agar Pilwali Surabaya Tak Kacau, Pemkot Diminta Bantu KPU

Ngopibareng.id Pilkada 13 June 2020 21:59 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemungutan suara dalam Pilwali Surabaya akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Pengamat politik Edward Dewaruci memprediksi Pilkada akan berlangsung lebih berat lantaran terjadi di tengah pandemi covid-19.  Menurutnya KPU Surabaya dan Bawaslu akan membutuhkan bantuan Pemkot dalam menyelenggarakan Pilwali Surabaya di tahun ini.

"KPU Kota Surabaya dan Bawaslu jangan dibiarkan kerja sendirian. Pemkot juga bagian dari pihak independen, bersama mensukseskan proses suksesi kepemimpinan di Surabaya," kata Edward Dewaruci, Sabtu 13 Juni 2020 di Kota Surabaya.

Menurut Edward, Pemkot memiliki tanggung jawab secara moril dan yuridis. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku, aparat birokrasi di Pemkot bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan Pilkada atau Pilwali. Khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Menurutnya, saat ini Pemkot dibutuhkan untuk membantu dalam pengelolaan anggaran. Apalagi APBD yang akan digunakan untuk Pilwali senilai Rp100 miliar lebih.

"Ini Pemkot harus bantu. Jangan sampai setelah Pilkada anggota KPU-nya masuk penjara karena kasus korupsi. Caranya? Ya itu tadi harus mau support penuh KPU dan Bawaslu," tegas Edward.

Selain dalam hal keuangan, menurut Edward yang penting dilakukan Pemkot dalam membantu KPU dan Bawaslu adalah di bidang personel atau sumber daya manusia.

Ia mengatakan, agar Pilwali Surabaya sukses, ia meminta Pemkot di bawah arahan Tri Rismaharini bisa mempersiapkan perangkat birokrasi yang tepat. "Jadi Pemkot melalui Kesbang, harus memaksimalkan kualitas birokrasinya. Harus PNS terbaik yang ditempatkan di PPS dan PPK," katanya.

Alasannya, KPU tidak punya perangkat hingga lini kecamatan dan kelurahan. Apalagi untuk jabatan Sekretariat PPS, sekretaris dan Bendahara PP harus dijabat oleh PNS, karena melibatkan pengelolaan anggaran negara.

"Yang terpenting mereka dibantu. Minimal tak ada hambatan dari Pemkot misalnya soal personil dan pencairan keuangan. Itu harus dibantu. Karena personil birokrasi itu dibutuhkan sampai tingkat kelurahan," pungkasnya.

Penulis : Alief Sambogo

Editor : Dyah Ayu Pitaloka

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

25 Nov 2020 00:05 WIB

Daftar Pembalap MotoGP 2021

MotoGP

Semua tim sudah mendapatkan pembalap andalannya.

24 Nov 2020 23:35 WIB

Ashanty Buka Suara Soal Kasus Narkoba yang Menjerat Millendaru

Gosip Artis

Ashanty masih kaget dengan penangkapan Millendaru.

24 Nov 2020 23:15 WIB

Normalisasi, Israel Akan Kunjungi Bahrain setelah Saudi?

Internasional

Safari Israel diprakarsai oleh Amerika Serikat.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...