Haryadi Budi Kuncoro, diperiksa KPK. (Foto:Antara)
Haryadi Budi Kuncoro, diperiksa KPK. (Foto:Antara)

Adik Kandung Mantan Wakil Ketua KPK Diperiksa KPK

Ngopibareng.id Korupsi 21 October 2019 12:32 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di Pelindo II dengan tersangka mantan Dirut Pelindo II RJ Lino (RJL).

Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II dan Pj Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), Haryadi Budi Kuncoro. Haryadi diketahui adalah adik kandung dari mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Widjojanto.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka RJL," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain Haryadi, KPK juga memanggil mantan Direktur Teknik dan Operasional PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Ferialdy Noerlan.

PT JPPI adalah anak perusahaan PT Pelindo II yang bergerak di bidang jasa perawatan peralatan dan alat berat yang didirikan pada 2012.

Haryadi selaku Senior Manager Peralatan PT Pelindo II adalah orang yang langsung bertanggungjawab dalam pemesanan peralatan yang digunakan PT Pelindo II, termasuk QCC yang didatangkan dari perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) asal China.

Sebelumnya, Hariyadi dan Ferialdy juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobile crane oleh Bareskrim Polri.

RJ Lino sampai saat ini belum ditahan KPK meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015.

RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011. (an/ar)

Penulis : M. Anis

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

01 Dec 2020 23:30 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Edhy Prabowo ke Ngabalin

Korupsi

KPK menjelaskan posisi Ngabalin dalam kasus Edhy Prabowo.

28 Nov 2020 18:26 WIB

Luhut: Edhy Prabowo Orang Baik

Pemerintahan

Menteri KP ad interim Luhut menyebut Edhy Prabowo orang baik.

28 Nov 2020 18:05 WIB

Wali Kota Cimahi Ditahan KPK

Korupsi

Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna ditahan KPK.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...