Ada Upaya Delegitimasi Pemilu, PBNU Nyatakan Lawan
Pemilihan Umum 2019 disambut rakyat Indonesia dengan gegap gempita. Rakyat berbondong-bondong menggunakan hak politiknya, seperti maraknya lebaran.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan kepada segenap warga Nahdliyin dan masyarakat luas agar tidak bertindak berlebihan, pasca-Pemilu 2019.
"Kami menegaskan kepada warga NU bahwa hingga kini belum ada presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang dinyatakan resmi terpilih sampai dengan pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019."
Demikian ditegaskan Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Jumat 19 April 2019.
Untuk itu, Gus Yahya, panggilan akrabnya, mengimbau agar tidak perlu membuat reaksi berlebihan terhadap klaim pihak mana pun terkait hasil pemilu, baik dari lembaga-lembaga penyelenggara quick count maupun kandidat.
“Semua klaim kemenangan yang bersifat sepihak sebelum pengumuman resmi KPU harus diabaikan,” ujar Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang.
"...ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi sistem pemilu dengan sengaja dan sistematis. Hal itu terlihat pada lembaga-lembaga pelaksana dan tahapan-tahapan proses pemilu yang didiskreditkan dengan berbagai cara, termasuk dengan memprovokasi masyarakat untuk melawan sistem apabila tidak menuruti kehendaknya," kata Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Ia juga berpesan kepada warga NU untuk senantiasa mengupayakan terjaganya ketenangan dan harmoni masyarakat serta mempercayakan sepenuhnya masalah hukum dan ketertiban umum kepada pihak yang berwenang, khususnya TNI dan Polri.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi sistem pemilu dengan sengaja dan sistematis. Hal itu terlihat pada lembaga-lembaga pelaksana dan tahapan-tahapan proses pemilu yang didiskreditkan dengan berbagai cara, termasuk dengan memprovokasi masyarakat untuk melawan sistem apabila tidak menuruti kehendaknya.
“Semua itu adalah aksi yang luar biasa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama menentang keras upaya destruktif itu,” kata KH Yahya Cholil Staquf.
Gus Yahya ini pun mengingatkan pengurus NU agar tidak ada yang melibatkan dirinya pada persoalan tersebut. Sebab menurutnya, menjaga keutuhan dan kesentosaan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1946, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan haluan NU yang mendasar.
“Apabila ada laporan yang valid mengenai keterlibatan personel kepengurusan di tingkatan mana pun, akan segera diproses untuk penerapan sanksi, termasuk pemberhentian dari jabatan,” tegasnya.
Sementara kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor NU dan Pagar Nusa, ia mengimbau untuk melakukan konsolidasi kader agar tidak ada yang bertindak sendiri di luar komando pimpinan, serta senantiasa memastikan kelancaran komunikasi dengan pihak TNI dan Polri untuk berkonsultasi, memperoleh arahan-arahan, dan berkoordinasi terkait keamanan dan stabilitas sosial.
Selain itu, ia juga mengimbau agar menggalang silaturahmi di antara para kiai di lingkungan masing-masing untuk mengembalikan keguyuban dan mengobati kerenggangan di antara masyarakat yang sempat terjadi akibat perbedaan pilihan politik. (adi)