Ada Pimpinan DPRD Jatim Perempuan, Khofifah pun Sumringah
DPRD Jawa Timur memiliki Wakil Ketua baru. Dialah Anik Maslachah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dilantik sebagai wakil ketua pada Senin 13 Januari 2020, menggantikan Abdul Halim Iskandar yang menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia (PDTT) untuk periode 2019-2024.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang melantik Anik secara langsung punya harapan khusus kepadanya. Ia berharap dengan adanya perempuan di jajaran pimpinan DPRD Jatim dapat mendorong percepatan pemajuan perempuan di Jawa Timur.
“Kita punya PR tingginya nikah dini usia di Jatim, upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta balita,” ucap Khofifah usai acara pelantikan di Kantor DPRD Jatim, Senin 13 Januari 2020.
Menurut Khofifah, pelantikan Anik Maslachah juga dinilai sebagai representasi perempuan untuk bisa masuk ke dalam posisi yang lebih strategis dalam pengambilan keputusan. Sehingga, berbagai permasalahan perempuan di Jawa Timur bisa mendapat perhatian yang lebih dari sebelumnya.
Khofifah juga menyebut bila perlindungan dan pemberdayaan perempuan bisa dilakukan pada berbagai aspek. Di antaranya adalah perlindungan pada buruh perempuan atau pekerja migran perempuan asal Jawa Timur yang ternyata jumlahnya cukup besar.
Tak hanya itu, dirinya mencontohkan, pemenuhan hak-hak perempuan juga bisa diaplikasikan pada permasalahan nikah dini usia, Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Bayi (AKB) bahkan peningkatan perlindungan terhadap anak.
“Saya berharap bahwa, hal ini akan memberikan bagian dari upaya penguatan, baik dari ekonomi perempuan maupun pemenuhan hak-hak perempuan,” ujarnya.
Selain penguatan pada peningkatan peran strategis perempuan, Khofifah juga berharap akan terjadi penguatan-penguatan baru seiring dengan lahirnya Perpres no 80 Tahun 2019. Misalnya peran perempuan dalam market place, ekonomi kreatif dan sebagainya.
“Proses kerja sama antara Pemprov dengan DPRD Jawa Timur, hari ini membutuhkan penguatan-penguatan baru seiring dengan lahirnya Perpres no 80 Tahun 2019,” katanya.
Ia mengharapkan dukungan dan kerjasama yang komprehensif dari DPRD Jatim guna mewujudkan sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Untuk itu, Khofifah mengharapkan dukungan penuh atas rencana Pemprov Jatim melakukan Roadshow atau kunjungan keliling ke Kemenko dan beberapa Kementrian Teknis dengan pemerintah pusat dalam minggu ini.