Ada Ormas Pendukung Prabowo-Sandi, Minta Jatah Menteri Jokowi

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar mengungkapkan, ada ormas pendukung Prabowo-Sandi yang ingin merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, dengan imbalan posisi menteri.

"Kami juga ingin menyampaikan, ada pendukung "sebelah" yang ingin bergabung dan minta jatah menteri," kata Kiai Marzuki di hadapan para ulama dan kiai NU, Minggu 28 April 2019.

Hal itu terungkap saat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin hadir pada acara Silaturahim Kebangsaan bertajuk "Dari Jawa Timur Merajut Indonesia" dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, digelar Pasca Pilpres 2019. Hadir pada acara ini, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar; Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar; dan segenap pengurus PCNU se-Jatim.

"Kami menyampaikan selamat datang. Jawa Timur memang seperti ini, sumuk (panas)," kata Kiai Mustamar pada sambutannya menyambut Kiai Ma'ruf dengan berseloroh.

Saat memberikan sambutan di hadapan ratusan pengurus PWNU Jatim dan PCNU Kabupaten/Kota se-Jatim, Kiai Mustamar mengusulkan pembahasan posisi menteri kepada Kiai Ma'ruf yang juga Calon Wakil Presiden tersebut.

"Sekaligus, membuat surat instruksi untuk membuat satu arahan dengan pimpinan. Jangan sampai tidak bisa solid. Sekaligus, harus melakukan deklarasi damai untuk siap mendukung pemerintah dan siap menerima apapun hasil KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya.

Pada bagian lain, Kiai Marzuki Mustamar mengingatkan, hal itu bisa saja diakomodasi demi menguatkan rekonsiliasi pasca pilpres. Namun, ada baiknya satu posisi menteri saja. Itu pun, kecuali kursi Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

"Kalau itu memang diakomodasi, jangan sampai menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Selain itu, kalau diterima, harus mengatasnamakan induk organisasi sekaligus partai. Jangan (minta) satu-satu. Satu kursi menteri, satu kursi jajaran BUMN," katanya.

Sebagai timbal balik setelah kursi tersebut diakomodasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan, maka ormas tersebut harus membuat instruksi konsolidasi.

"Sekaligus, membuat surat instruksi untuk membuat satu arahan dengan pimpinan. Jangan sampai tidak bisa solid. Sekaligus, harus melakukan deklarasi damai untuk siap mendukung pemerintah dan siap menerima apapun hasil KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya.

Kiai Marzuki Mustamar, usaia acara pun kepada awak media, membeberkan alasan pihaknya mengusulkan hal tersebut. Menurutnya, dua posisi menteri tersebut tak boleh diisi oleh ormas lain atas usulan kiai-kiai di Jatim.

"Kenapa kok (ormas lain) tidak boleh mengisi dua kursi itu? Itu usulan dari para kiai di Jawa Timur," katanya kepada para jurnalis.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut bukan maksud pihaknya mengintervensi pemerintahan ke depan. "Kewenangan untuk mengangkat menteri adalah kehendak Presiden. Sehingga, sudah pasti banyak pertimbangannya," katanya.

Kiai Ma'ruf Amin pun menyambut baik usulan tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memastikan posisi tersebut.

"Titipan dari Ketua Wilayah NU, mudah-mudahan dikabulkan," kata Kiai Ma'ruf juga melalui sambutannya.

Menurutnya, NU memiliki potensi untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar di jajaran eksekutif. "Bahkan, bukan hanya Wakil Presiden, kedepan ada presiden NU. Presiden NU nya dari Jatim," kata Kiai Ma'ruf Amin. (adi)